Pemerintah percepat tiga tol trans Sumatera

Saya kira tahun ini bisa ground breaking, jadi 2025 bisa selesai"

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah berupaya mempecepat pembangunan tiga ruas jalan tol trans Sumatera mulai tahun ini yang sudah tidak lagi menghadapi masalah pembebasan lahan.

"Ruas yang mendesak, saya harapkan mulai tahun ini bisa dimulai, misalkan ruas-ruas tertentu yang dirasakan sungguh padat," kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa seusai rapat koordinasi di Jakarta, Rabu.

Hatta mengatakan dua diantara tiga proyek ruas tol tersebut adalah Medan-Binjai dan Palembang-Indralaya, yang proses pembangunan jalan secara keseluruhan dilakukan oleh PT Hutama Karya.

"Pembangunan tol dilakukan secara bertahap, tapi penugasan itu sudah diatur dalam Perpres kepada Hutama Karya, yang 100 persen perusahaannya milik negara," katanya.

Ia memastikan pembangunan tiga ruas tol tersebut tidak mengalami masalah pembebasan lahan karena prosedur pengadaan tanah relatif lebih mudah dilakukan untuk jalan trans Sumatera dibandingkan jalan trans Jawa.

"Pembebasan tentu saja ada masalah, karena tidak ada yang `smooth`, tapi relatif jauh lebih gampang ketimbang di Jawa," ujar Hatta.

Sementara Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengharapkan pembangunan 24 ruas jalan trans Sumatera sepanjang 2.700 kilomenter akan selesai pada 2025, apabila masalah pembiayaan dan pengadaan lahan telah usai.

"Saya kira tahun ini bisa ground breaking, jadi 2025 bisa selesai," katanya.

Djoko menambahkan pemerintah telah menyiapkan beberapa peraturan perundangan untuk mendukung kelancaran pembangunan ruas tol ini, termasuk Peraturan Presiden (Perpres) pengangkatan PT Hutama Karya sebagai BUMN jalan tol trans Sumatera.

Saat ini, PT Hutama Karya telah melakukan upaya percepatan pembangunan jalan tol trans Sumatera dengan melakukan pembebasan lahan, penentuan trase, pengukuran, perancangan desain dasar, serta survei.

Untuk menjalankan proyek tol tersebut, perseroan meminta penyertaan modal negara (PMN) untuk membangun tiga ruas trans Sumatera yaitu sebesar Rp5 triliun pada tahun ini dan sisanya Rp10 triliun pada tahun berikutnya.

Menanggapi permintaan tersebut, Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar mengatakan Kementerian Keuangan sedang mengkaji pemberian PMN sesuai dengan kebutuhan PT Hutama Karya dan kekuatan fiskal yang ada.

"Memang sudah ada perencanaan awal, tapi harus dipertajam dulu proses ini, kita tunggu finalnya saja daripada berubah-ubah lagi," katanya.

Mahendra belum dapat memastikan alokasi PMN dimasukkan dalam APBN-Perubahan 2013 atau APBN 2014, karena Kementerian Keuangan sedang mempertimbangkan beberapa usulan pembiayaan ruas tol trans Sumatera.

"Perlu diingat penugasan ini karena jalan itu secara finansial tidak feasible, jadi memang harus ditutup oleh anggaran lain, apakah itu PMN, pinjaman atau obligasi yang didukung pemerintah," ujarnya.

(S034/M026)