Kementerian PUPR: Pembangunan ketahanan air jadi keharusan bagi negara

Pertemuan World Water Forum ke-10 di Bali nanti tidak hanya negara-negara selatan....

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan pembangunan ketahanan air saat ini menjadi suatu keharusan bagi semua negara.

"Kita akan mendorong semua negara yang nanti hadir baik fisik maupun virtual bahwa membangun ketahanan air merupakan suatu keharusan. Kenapa? Karena dengan ketahanan air, kita bisa memastikan ketahanan pangan kita dapat terbangun dan juga melalui ketahanan air, maka ketahanan energi kita juga dapat terbangun karena sekitar 98 persen dari energi bergantung pada air," kata Staf Khusus (Stafsus) Menteri PUPR Bidang Sumber Daya Air Firdaus Ali.

Firdaus Ali, usai menghadiri diskusi panel “Road to 10th World Water Forum: Policy, Technology, and Investment Opportunity in Water Resources Management” di Jakarta, Selasa, menyatakan tantangan yang dihadapi saat ini bahwa populasi dunia yang mencapai 8 miliar jiwa sedang mengalami krisis parah di mana permintaan air tinggi, namun airnya terkontaminasi dan infrastruktur kurang memadai.

Semua negara mengalami tantangan ini, termasuk negara-negara maju juga menghadapi masalah di mana infrastruktur-infrastruktur sumber daya airnya mengalami penuaan atau tertinggal (aging).

"Pertemuan World Water Forum ke-10 di Bali nanti tidak hanya negara-negara selatan, namun juga negara-negara utara yang tergabung dalam G20," kata Firdaus Ali.

Perubahan iklim saat ini juga menjadi ancaman dan banyak negara menghadapi ketersediaan air baku yang semakin kritis. Hal ini tentunya menjadikan air sebagai hal yang sangat serius.

Firdaus Ali juga menyampaikan bahwa peran swasta penting dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur air bersih bagi masyarakat, mengingat kemampuan pemerintah yang terbatas. Swasta bisa masuk apabila terdapat tiga hal, pertama yakni kepastian regulasi dan kedua adalah kepastian tarif. Selain itu, swasta juga ingin ada stabilitas politik. Dari ketiga hal ini maka swasta dapat tertarik untuk masuk pada infrastruktur air bersih.

"Ketiga hal tersebut sedang kita siapkan, karena ini tidak hanya untuk Indonesia tapi juga berlaku global. Dengan demikian, insentif dan disinsentif kita siapkan, kita juga membuka ruang seluas mungkin bagi pihak swasta karena tanpa bantuan mereka bagi pemerintah untuk bisa keluar dari ketertinggalan dalam air bersih. Di Bali, kita akan membahas hal tersebut, termasuk isu-isu yang terkait lintas batas seperti konflik air," kata Firdaus Ali.

Kementerian PUPR berharap dalam Pertemuan World Water Forum ke-10 di Bali nanti pihaknya bisa memaparkan berbagai peluang kepada swasta untuk bisa berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur air bersih setidaknya untuk Indonesia.

Sedangkan untuk negara-negara lainnya, seperti Kamboja, Vietnam, dan sebagainya juga membutuhkan bantuan, dan kemudian mereka menaruh harapannya pada World Water Forum ke-10 di Bali.

World Water Forum merupakan forum lintas batas terbesar di dunia yang fokus dalam pembahasan isu-isu air dan mencari solusi global sebagai jawaban atas isu-isu tersebut .

World Water Forum ke-10 yang akan dilaksanakan pada 18-24 Mei 2024 nanti mengusung tema “Water for Shared Prosperity”. Dengan membawa harapan bahwa World Water Forum menjadi ajang berbagai pemangku kepentingan dari berbagai negara untuk berbagi pengalaman dan inovasi merespon berbagai tantangan pengelolaan air secara global.

Pemerintah menargetkan kehadiran kepala negara, menteri, 10.000 delegasi dan 30.000 peserta (termasuk partisipan, pengunjung pameran tentang air dan UMKM) dari 172 negara yang terdiri dari unsur-unsur pemerintah, parlemen, swasta, akademisi, praktisi, asosiasi, dan masyarakat pada lingkup nasional dan internasional.
Baca juga: WFP dan UNEP sepakat tingkatkan ketahanan pangan dan air global
Baca juga: Kepala BMKG: Kekeringan dampak nyata perubahan iklim