KPPPA: Kolaborasi ASEAN percepat implementasi pengarusutamaan gender

Melalui kolaborasi ASEAN dan para mitra kita dapat mendorong perubahan yang berkelanjutan, meningkatkan kesetaraan gender, dan memberdayakan perempuan dan anak dalam semua aspek kehidupan

Yogyakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) optimistis kolaborasi ASEAN dapat mempercepat implementasi Kerangka Kerja Strategis Pengarusutamaan Gender ASEAN (ASEAN Gender Mainstreaming Strategic Framework/AGMSF).

"Melalui kolaborasi ASEAN dan para mitra kita dapat mendorong perubahan yang berkelanjutan, meningkatkan kesetaraan gender, dan memberdayakan perempuan dan anak dalam semua aspek kehidupan," ujar Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PPPA Lenny N. Rosalin dalam konferensi AGMSF di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa.

Ia mengatakan terdapat tiga pilar yang perlu diperhatikan dalam pengarusutamaan gender yaitu politik, ekonomi, dan sosial.

"Agenda penting pada 2023 ini yang harus segera diselesaikan adalah bagaimana ASEAN Committee on Women bisa mendampingi sectoral bodies dari tiga pilar itu dalam rangka pengarusutamaan gender ke dalam subtansi, baik itu substansi kebijakan, program, maupun di tingkat kegiatan," paparnya.

Menurutnya, dalam melakukan pengarusutamaan gender dibutuhkan sarana, mekanisme, termasuk SDM yang dapat mengimplementasikan setiap substansinya.

"Ini perlu kita siapkan semua sehingga pada 2024 kita bisa masuk dalam fase implementasi," tuturnya.

Lenny mengakui dalam melaksanakan AGMSF masih terdapat beberapa isu dan tantangan yang dihadapi sectoral bodies, diantaranya tingkat kesadaran dan pemahaman tentang AGMSF yang masih sangat terbatas, termasuk sumber daya yang dimiliki dalam mengimplementasikan kebijakan dan program terkait pengarusutamaan gender.

Oleh karena itu, lanjutnya, diperlukan upaya untuk mempercepat implementasi AGMSF dalam komunitas ASEAN yakni meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengarusutamaan gender di setiap sektor dan lintas sektor dengan menguatkan komitmen dan kapasitas pemimpin atau pejabat di badan-badan sektor.

Di samping itu, ia menambahkan, diperlukan juga koordinasi dan kolaborasi yang selaras untuk melembagakan pengarusutamaan gender dalam badan-badan sektor, lintas sektor dalam tiga pilar ASEAN.

"AGMSF ini ada tiga pilar yakni politik, ekonomi, dan sosial. Itu diharapkan dapat memiliki output nyata terkait dengan pilarnya masing-masing," ucapnya.

Disampaikan, konferensi AGMSF ini merupakan agenda lanjutan dalam serangkaian agenda pertemuan tingkat regional ASEAN yang diselenggarakan oleh Kementerian PPPA dalam rangka mendukung Keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023.