Kemenkeu: Pemulihan ekonomi membuat RI kembali ke kelas menengah atas

Indonesia berhasil naik menjadi negara berpendapatan kelas menengah atas

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan pemulihan ekonomi yang kuat menempatkan Indonesia kembali sebagai kelas menengah atas, meskipun ambang batas klasifikasi tahun 2022 naik menjadi 4.466 dolar AS dari 4.256 dolar AS di 2021.

Adapun Bank Dunia mencatat pendapatan nasional bruto (gross national income/GNI) per kapita Indonesia pada tahun 2022 meningkat 9,8 persen menjadi 4.580 dolar AS dari 4.170 dolar AS pada 2021.

"Indonesia berhasil naik menjadi negara berpendapatan kelas menengah atas, bahkan di saat ambang batas klasifikasi-nya naik mengikuti kenaikan inflasi global," kata Febrio dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.

Sebelumnya, Indonesia sempat masuk dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas di tahun 2019 dengan pendapatan nasional bruto per kapita sebesar 4.070 dolar AS. Akan tetapi, pandemi COVID-19 yang menghentikan hampir seluruh aktivitas ekonomi dunia, menurunkan kembali posisi Indonesia ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah bawah di tahun 2020.

Menurut Febrio, kembalinya Indonesia ke kelompok negara berpendapatan menengah atas tidak terlepas dari efektivitas penanganan pandemi, pelaksanaan Program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), serta transformasi ekonomi melalui hilirisasi sumber daya alam (SDA).

Berbagai instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui program PC-PEN 2020-2022 berperan penting dalam memberikan bantalan kebijakan di masa krisis pandemi serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Di sisi lain, dampak signifikan kebijakan hilirisasi SDA telah mendongkrak kinerja ekspor dan memperkuat keseimbangan eksternal Indonesia. Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara di dunia yang mampu pulih cepat dan kuat.

"Pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga kualitas pemulihan perekonomian. Ini ditunjukkan dengan penurunan tingkat kemiskinan kembali menjadi satu digit di tahun 2021 dan konsistensi penurunan tingkat pengangguran yang terus mendekati level pra pandemi," tegasnya.

Untuk merealisasikan cita-cita besar Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi sebelum tahun 2045, ia menyebutkan dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di kisaran 6 persen sampai 7 persen setiap tahunnya secara konsisten.

Maka dari itu, peningkatan pendapatan nasional bruto per kapita secara signifikan pada tahun 2022 ini menjadi pijakan yang kuat untuk mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045. Selain itu, pemerintah juga terus melanjutkan implementasi agenda reformasi struktural dan transformasi ekonomi yang menjadi prasyarat mutlak untuk terus meningkatkan daya saing, produktivitas, dan nilai tambah tinggi perekonomian nasional.

Dalam jangka menengah-panjang, pemerintah terus mengarahkan reformasi struktural dalam rangka mendukung dan mempercepat transformasi ekonomi untuk membangun sektor-sektor yang bernilai tambah tinggi, inklusif, dan ramah lingkungan.

Penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM), percepatan pembangunan infrastruktur, serta perbaikan regulasi dan birokrasi akan menjadi kunci menciptakan iklim usaha dan investasi yang lebih kondusif dan berdaya saing.

Sementara itu, lanjut Febrio, transformasi ekonomi melalui hilirisasi SDA, pengembangan industri manufaktur yang mengolah produk masa depan berbasis teknologi tinggi dan ramah lingkungan, serta kebijakan transisi energi hijau termasuk pengembangan pasar karbon akan menjadi prioritas utama dalam agenda ini.

Untuk memastikan keberhasilan berbagai upaya transformasi struktural, Indonesia membutuhkan SDM yang berkualitas, infrastruktur yang memadai, serta sistem regulasi dan birokrasi yang lebih memberikan kepastian dan kemudahan bagi aktivitas investasi dan dunia usaha.

"Selain memastikan keberlanjutan upaya dalam jangka menengah-panjang, pemerintah juga tetap berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan perlindungan sosial, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, dan pengendalian inflasi dalam jangka pendek,“ tUTURs Febrio.