BSKDN beri usulan topik kajian ke BRIN demi kebijakan berkualitas

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menyampaikan rekapitulasi usulan topik kajian yang dihimpun pihaknya dari pemerintah daerah kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Menurut Yusharto, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin, penyampaian rekapitulasi topik itu merupakan bagian dari upaya BSKDN memastikan kebijakan yang diputuskan Pemerintah ke depannya makin berkualitas.

"Usulan topik kajian tersebut dihimpun dari pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota. Melalui upaya tersebut, diharapkan kebijakan yang diputuskan Pemerintah nantinya dapat semakin berkualitas karena sesuai dengan data dan fakta di lapangan," kata dia.

Lebih lanjut Yusharto mengatakan bahwa secara garis besar sejumlah topik kajian itu merupakan permasalahan yang dihadapi di daerah-daerah, seperti kemiskinan, stunting, pertambangan, perkebunan, UMKM, pendidikan, dan kesehatan.

Berikutnya ada pula topik kajian terkait dengan sumber daya manusia (SDM), perikanan, bahan bakar alternatif, ketahanan pangan, pelayanan publik, penanggulangan bencana, transportasi, pariwisata, pertanian, pengelolaan sampah, telekomunikasi, infrastruktur, pengangguran, peternakan, dan kebudayaan.

Hal tersebut dia sampaikan saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Pengisian Usulan Kajian Kebijakan dan Survei Data Dasar pada Aplikasi Website Forum Komunikasi Riset dan Inovasi (FKRI) Tahun 2023 di Gedung B.J. Habibie, Jakarta.

Dalam kesempatan yang sama, Yusharto menyampaikan harapannya terhadap BRIN agar bersedia memberi dukungan, seperti anggaran dan SDM kepada BSKDN sehingga usulan topik kajian yang sudah dihimpun itu dapat segera terlaksana.

Dukungan SDM itu, lanjut dia, dibutuhkan karena seluruh peneliti BSKDN telah berpindah ke BRIN, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang BRIN yang menyatakan semua aparatur sipil negara (ASN) yang menjadi peneliti di kementerian/lembaga harus beralih menjadi ASN di BRIN.

Meskipun saat ini tidak memiliki peneliti, Yusharto menegaskan bahwa pihaknya siap berkolaborasi bersama BRIN dan pemerintah daerah untuk mengawal terlaksananya kajian sesuai dengan topik yang telah dihimpun.

Dikatakan pula bahwa BSKDN juga siap membantu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh para peneliti.

"Kami siap untuk berkolaborasi dalam memberikan informasi dan bisa menggunakan fasilitas. Fasilitas bisa gratis kalau dalam bentuk anggaran berikut personel BSKDN sudah tidak punya peneliti lagi," ujarnya.

Ke depannya, Yusharto berharap kolaborasi BSKDN bersama BRIN dan pemerintah daerah dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun daerah, yang lebih baik.

Baca juga: BSKDN: Pemotongan hewan kurban momentum tingkatkan "core values" ASN
Baca juga: BSKDN Kemendagri gelar pemotongan hewan kurban di perbatasan Indonesia