Google berencana blokir berita Kanada terkait UU pembayaran penerbit

Jakarta (ANTARA) - Google telah mengumumkan bahwa mereka akan memblokir berita Kanada di platform mereka untuk menghindari membayar penerbit berita sesuai dengan undang-undang baru Kanada.

Raksasa mesin pencari ini bergabung dengan Facebook dalam memperluas kampanye melawan undang-undang yang mengharuskan pembayaran kepada penerbit berita lokal.

Google akan menghapus tautan ke berita Kanada dari hasil pencarian dan produk lainnya di Kanada pada saat pelaksanaan undang-undang dimulai. Undang-undang baru ini dijadwalkan akan berlaku mulai Januari 2024 dan Facebook telah membuat pengumuman serupa, seperti disiarkan Gizmochina pada Jumat (30/6).

Undang-undang baru ini disebut sebagai Undang-Undang Berita Online C-18. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi pemilik berita lokal yang mengalami kerugian dalam beberapa tahun terakhir ketika Facebook dan Google menguasai sebagian besar pasar iklan online.

Diperkirakan bisnis berita di Kanada dapat menerima hingga 250 juta dollar AS per tahun berdasarkan undang-undang baru ini.

Implementasi undang-undang baru ini masih menimbulkan beberapa masalah yang rumit. Google dan Facebook tidak memiliki kewajiban segera berdasarkan undang-undang tersebut.

Pemerintah Kanada mengatakan bahwa mereka terbuka untuk berkonsultasi dengan dua raksasa media ini mengenai tantangan regulasi dan implementasi. Namun, Google dan Facebook tetap berpendapat bahwa proposal tersebut merugikan bisnis mereka, sehingga mereka berencana untuk mengecualikan konten berita Kanada dari platform mereka.

Namun, pemerintah Kanada tetap bersikeras untuk melaksanakan undang-undang tersebut sepenuhnya. Perdana Menteri Justin Trudeau menuduh perusahaan-perusahaan tersebut menggunakan taktik intimidasi untuk mencabut undang-undang tersebut.

Undang-undang ini menetapkan agar platform online melakukan negosiasi dengan penerbit berita dan membayar untuk konten mereka. Undang-undang serupa telah disahkan di Australia pada tahun 2021 dan mendapatkan respons serupa dari Google dan Facebook.

Kemungkinan ada kesepakatan yang dapat dicapai antara pemerintah dan perusahaan-perusahaan tersebut, seperti yang terjadi di Australia.

Baca juga: Kiat jelajahi Jakarta pakai Google