PM Kamboja awali kampanye pada pemilu tanpa oposisi

Phnom Penh (ANTARA) - Perdana Menteri Kamboja Hun Sen pada Sabtu mengawali kampanye untuk partainya yang berkuasa, dalam pemilu akhir bulan ini yang dikritik sebagai tipuan karena partai utama oposisi tak diperbolehkan mengikutinya.

Orang kuat berusia 70 tahun yang memerintah negara Asia Tenggara berpenduduk 16 juta selama empat dekade itu berbicara di hadapan massa di ibukota Phnom Penh.

Dia berdiri di sebelah putranya Hun Manet, yang juga mencalonkan diri dalam pemilu dan luas dianggap sebagai penggantinya.

Hun Sen menegaskan Partai Rakyat Kamboja (CCP) pimpinannya memastikan perdamaian, pembangunan sosial-ekonomi dan memperkuat demokrasi. Dia juga menyatakan hak dan kebebasan dihormati.

Dia juga memperingatkan bahwa setiap upaya menghasut untuk menciptakan "kekacauan sosial" akan ditindak.

Selain CCP, hanya partai-partai gurem yang akan mengikuti pemilu 23 Juli itu.

Partai utama oposisi dibubarkan pada 2017 karena dituding berusaha melakukan kudeta. Puluhan anggotanya dipenjara. Sebuah partai baru yang didirikan para mantan partai oposisi yang dibubarkan itu, pada Mei dilarang mengikuti pemilu ini karena masalah administrasi.

Hun Sen baru-baru ini juga memerintahkan parlemen Kamboja agar mengubah undang-undang sehingga siapa pun yang golput dilarang mencalonkan diri pada pemilu.

Tokoh oposisi terkemuka Sam Rainsy menyebut pemilu itu palsu. Amerika Serikat menyebut pemilu ini "sangat terganggu" oleh "aksi tidak demokratis" menjelang pemungutan suara dan tidak akan mengirimkan pemantau untuk mengawasi proses pemilu.

Para pakar independen Kamboja yang dan internasional menilai pemilu ini tidak jujur dan adil.

Pekan ini Hun Sen berhenti menggunakan Facebook untuk berali menggunakan Telegram.

Wakil Meta yang menjadi induk Facebook, mengatakan Kamis bahwa akunnya dibekukan selama enam bulan atas unggahan yang menyebut orang-orang yang menuduh CPP membeli suara dalam pemiu sebelumnya bisa dianiaya oleh pendukung CPP.

Sehari setelahnya, pada Jumat, Kementerian Pos dan Telekomunikasi mengatakan mereka bisa mengusir perwakilan Meta dan Kamboja akan menghentikan semua kerjasama dengan perusahaan itu, seraya mengaitkannya dengan banyaknya akun palsu, risiko data, dan kurangnya transparansi.

Juru bicara pemerintah Phay Siphan pada Kamis menyangkal mengetahui kasus itu dan mengatakan alasan beralih ke Telegram karena lebih mudah digunakan dan bisa menjangkau orang lebih banyak lagi.

Perwakilan Meta menyangkal pernyataan itu.

Selama pemerintahan Hun Sen, lawan-lawan politik dipenjara atau diasingkan, sedangkan pers dibungkam dan perbedaan pendapat dihancurkan.

Dalam beberapa bulan belakangan dia mengisyaratkan akan menyerahkan kekuasaan kepada Hun Manet, putranya, yang juga wakil panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Kerajaan Kamboja dan lulusan Akademi Militer West Point di Amerika Serikat.

Sumber: Reuters