Jakarta (ANTARA) - Komisi Eropa, Indonesia, dan Malaysia sepakat membentuk satuan tugas bersama untuk memperkuat kerja sama implementasi regulasi deforestasi Uni Eropa (EUDR).
Kesepakatan tersebut dicapai setelah Direktur Jenderal Lingkungan Komisi Eropa Florika Fink-Hooijer mengunjungi Indonesia dan Malaysia pada 26-28 Juni 2023, untuk mendiskusikan isu tersebut dengan pemerintah masing-masing negara.
“Indonesia dan Malaysia sepakat bahwa satuan tugas bersama dengan Komisi Eropa ini akan fokus pada komoditas yang relevan di kedua negara khususnya kelapa sawit, kayu, karet, kopi, dan kakao,” demikian pernyataan pers bersama yang dirilis Komisi Eropa, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Indonesia, Kementerian Perdagangan dan Komoditas Malaysia, serta Dewan Negara-negara Penghasil Minyak Sawit (CPOPC).
Jika diperlukan, masalah dapat ditangani berdasarkan pendekatan khusus negara secara inklusif dan transparan di bawah kerangka satgas bersama yang terdiri dari perwakilan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dari kedua negara, termasuk asosiasi komoditas terkait, petani kecil, asosiasi pekerja, dan organisasi masyarakat sipil.
Selain bertujuan untuk meningkatkan dialog tentang ketertelusuran dan transparansi rantai pasokan, satgas tersebut akan memeriksa situasi komoditas yang relevan di Indonesia dan Malaysia dalam ruang lingkup EUDR untuk pasar Uni Eropa (EU).
Ketiga mitra akan menunjuk satu titik masuk dan segera membahas dan menyimpulkan TOR satuan tugas gabungan.
Terkait kelapa sawit, Sekretariat CPOPC akan memfasilitasi dan berkoordinasi dengan pejabat masing-masing di Indonesia dan Malaysia, bersama Direktorat Jenderal Lingkungan Hidup Komisi Eropa untuk memastikan kemajuan satgas bersama untuk mencapai hasil yang diinginkan dan solusi saling menguntungkan demi keberhasilan implementasi regulasi oleh semua pihak.
Pertemuan pertama satgas bersama dijadwalkan pada pekan pertama Agustus mendatang.
Baca juga: Parlemen Eropa: EUDR tidak hanya ditujukan untuk negara tertentu
Sebelumnya, sebuah misi yang dipimpin bersama oleh Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto serta Menteri Perkebunan dan Komoditas Malaysia Sri Haji Fadillah bin Haji Yusof yang difasilitasi oleh CPOPC melakukan pertemuan dengan para pemimpin politik EU di Brussels, akhir Mei 2023.
Dalam pertemuan tersebut, kedua menteri menyatakan keprihatinannya terkait EUDR yang baru disahkan, dan menegaskan kembali pentingnya komoditas —khususnya kelapa sawit— bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat di kedua negara, terutama bagi petani kecil.
Komisi Eropa menggarisbawahi bahwa kebijakan EUDR dibuat untuk merespons komitmen internasional, dengan tujuan memastikan bahwa Eropa tidak akan mendorong deforestasi global melalui konsumsinya sendiri.
Selain itu, EU meyakinkan negara produsen bahwa mereka akan terus terlibat dalam keseluruhan proses.
Wakil Presiden Eksekutif untuk Kesepakatan Hijau Eropa Frans Timmermans serta Komisaris Lingkungan, Lautan, dan Perikanan Eropa Virginijus Sinkevicius menyetujui pembentukan proses keterlibatan konsultatif dengan Indonesia dan Malaysia untuk membahas cara dan sarana praktis penerapan EUDR.
Baca juga: Di balik kebijakan EUDR yang ciptakan diskriminasi ekologis
Baca juga: Hadapi EUDR industri sawit diminta tingkatkan keberlanjutan
Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2023
