Solok Selatan giatkan intervensi spesifik pengentasan stunting

Pemberian tablet tambah daerah dan zat besi di sekolah-sekolah di hingga Juni 2023 sudah mencapai 75 persen

Solok Selatan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat giat melakukan intervensi spesifik kepada ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita, anak usia sekolah serta remaja dan usia produktif guna mengentaskan stunting.

Kepala Dinas Kesehatan Solok Selatan, Pendewal di Padang Aro, Rabu, mengatakan intervensi yang dilakukan meliputi pemberian suplemen asam folat, kalsium dan zat besi kepada ibu hamil, edukasi ASI ekslusif, pemantauan pertumbuhan dan pemberian suplemen kepada bayi dan balita, bulan imunisasi anak sekolah, serta pemberian tablet tambah darah dan zat besi kepada remaja dan usia produktif.

"Pemberian tablet tambah daerah dan zat besi di sekolah-sekolah di hingga Juni 2023 sudah mencapai 75 persen," katanya.

Kepala Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KB dan P3A) Solok Selatan, Erawati mengatakan upaya pencegahan stunting di kabupaten itu adalah menggiatkan pendampingan kepada calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca persalinan dan pendampingan bayi dua tahun (baduta).

Dia mengatakan, data pada aplikasi elsimil semester I atau per Juni 2023, telah dilakukan pendampingan sebanyak 2.989 kali. Rinciannya yaitu pendampingan calon pengantin sebanyak 135, ibu hamil sebanyak 855, ibu pasca persalinan 879 dan 1.120 bayi dua tahun.

Untuk kecamatan yang melakukan pendampingan terendah yaitu Kecamatan Sangir sebanyak 313, dan Sangir Batang Hari sebanyak 332 sedangkan yang paling banyak di Kecamatan Sungai Pagu, yakni 619.

Dalam pengentasan stunting di Solok Selatan disepakati beberapa upaya bersama, di antaranya meningkatkan kegiatan posyandu bersama- sama jorong (pemerintahan setingkat di bawah nagari atau desa) dan pihak nagari.

Untuk anak berisiko stunting dari keluarga miskin atau tidak mampu katanya, difasilitasi untuk mendapatkan bantuan sosial pemerintah (PKH, BPNT), kartu BPJS kesehatan oleh pemkab.

Kemudian untuk terus melakukan monitoring dan evaluasi bersama secara periodik dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh kader pembangunan manusia (KPM), kader posyandu, tim pendamping keluarga (TPK) dan kader KB, dan kader BKB, meningkatkan pemberian PMT saat posyandu.

Pemerintah pusat telah menetapkan persoalan stunting menjadi program prioritas nasional dan menargetkan penurunan angka stunting di Indonesia sebesar 14 persen pada tahun 2024.