Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mengatakan inovasi merupakan kunci untuk mewujudkan birokrasi yang berkualitas.

Menurut Yusharto, sebagaimana dikutip dari siaran pes yang diterima di Jakarta, Selasa, inovasi menjadi kunci birokrasi yang berkualitas karena mampu memangkas prosedur pelayanan publik yang panjang menjadi lebih ringkas sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan publik secara cepat dan mudah.

"Semua urusan melewati prosedur yang sangat panjang dan sebagian orang itu akan sangat rumit. Dengan adanya inovasi, maka akan terjadi pemangkasan atas langkah-langkah tersebut. Ini kebutuhan untuk menjadikan alur birokrasi menjadi lebih ringkas dan berkualitas," ujar dia dalam podcast di Studio BSKDN, Jakarta.

Yusharto menyampaikan birokrasi yang berkualitas dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, dia berharap setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dapat terus memberikan pelayanan terbaik dan menjangkau semua lapisan masyarakat.

Baca juga: BSKDN dorong Pemkab Barito Selatan dampingi KUB tingkatkan inovasi
Baca juga: Kepala BSKDN tegaskan daerah harus jamin ketersediaan netralitas ASN

"Dengan inovasi, OPD dapat menjangkau lebih banyak masyarakat untuk dilayani dan (dapat meningkatkan) tingkat kepuasan masyarakat saat ini," ujarnya.

Yusharto mencontohkan inovasi yang dapat memangkas prosedur pelayanan publik adalah inovasi digital dalam administrasi pemerintahan. Ia berharap inovasi digital administrasi dapat memacu organisasi perangkat daerah di masing-masing daerah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, baik pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, pelayanan pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan lainnya.

"Lewat inovasi administrasi dapat memberikan kemudahan dalam bentuk percepatan layanan kepada masyarakat dan ini menjadi bagian dari inovasi administrasi pemerintahan," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Yusharto mengapresiasi kesadaran pemerintah daerah untuk berinovasi yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Hal itu, kata dia tercermin dari jumlah pemerintah daerah yang melaporkan inovasinya pada sistem indeks inovasi daerah (IID) yang merupakan bagian dari penilaian pergelaran "Innovative Government Award" (IGA).

Yusharto menyampaikan pada tahun 2022 sebanyak 510 pemerintah daerah telah melaporkan inovasinya dengan total inovasi sebanyak 26.900 inovasi. Ia berharap semakin banyak daerah yang melaporkan inovasinya pada pergelaran IGA Tahun 2023.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2023