Beijing (ANTARA) - Para anggota parlemen China sedang memusyawarahkan sebuah draf revisi Undang-Undang (UU) Perlindungan Lingkungan Laut dengan sejumlah ketentuan baru mengenai penerapan mekanisme akuntabilitas dan asesmen.
Draf revisi UU tersebut pada Senin (26/6) diserahkan dalam sidang Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (NPC), badan legislatif tertinggi China, untuk pembacaan kedua. Pembacaan pertama digelar pada Desember 2022.
Pejabat pemerintah daerah yang gagal memenuhi target perlindungan lingkungan laut akan dimintai pertanggungjawaban dan diminta mengambil langkah perbaikan, sebut draf tersebut.
Menurut draft itu pula, entitas atau individu yang terlibat dalam kegiatan yang dapat memengaruhi lingkungan laut harus mengambil langkah-langkah mencegah atau mengurangi pencemaran atau kerusakan lingkungan.
Dokumen itu juga berupaya memperkuat pengendalian polusi di muara sungai dan larangan membuang air limbah radioaktif ke laut.
Sebuah sistem pemantauan untuk sampah laut akan dibentuk, sebut draft tersebut.
Pewarta: Xinhua
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2023
