Akademisi UIN: Waspadai dua isu yang mengganggu kualitas Pemilu

"Iya, dua isu besar mewarnai momentum Pemilu 2024,"

Palu (ANTARA) - Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Drr Sahran Raden mengemukakan penyelenggara pemilihan umum, pemerintah dan pemangku kepentingan serta seluruh komponen terkait agar mewaspadai dua isu besar yang mengganggu kualitas Pemilu 2024.

"Iya, dua isu besar mewarnai momentum Pemilu 2024," kata Sahran Raden, di Palu, Selasa.

Sahran Raden pernah menjabat sebagai Ketua KPU Sulteng periode 2013 - 2018 dan menjadi anggota KPU Sulteng periode 2018 - 2023.

Menurutnya, dalam momentum pemilu terdapat dua isu besar yang harus diwaspadai.

Isu pertama yaitu isu mengenai kepemiluan dan pemilihan itu sendiri, dan kedua mengenai isu non-pemilu.

Ia menerangkan isu pemilu dan pemilihan yaitu adanya praktek kampanye Pemilu dari individu atau kelompok tertentu yang membawa narasi polarisasi agama, suku dan etnik.

"Atau politik identitas dalam pemilu, yang sangat tidak mendidik dan sangat provokatif dan ajakan ujaran kebencian," ungkapnya.

Isu pemilu lainnya yakni, kata dia, mengenai pencalonan, penentuan calon di daerah pemilihan oleh parpol yang masih mencerminkan asal daerah, etnik dan agama, serta maraknya disinformasi dan hoaks dalam kampanye pemilu dengan menggunakan saluran media sosial.

Sementara itu non-pemilu namun marak dalam pemilu yaitu adanya gerakan pemekaran daerah atau pergantian kekuasaan pemerintahan di antaranya menjadikan politik identitas sebagai salah satu alat politiknya.

Kemudian adanya penyebaran isu-isu tentang keadilan dan pembangunan daerah menjadi sangat sentral dalam wacana politik, sehingga lebih banyak dipengaruhi oleh ambisi para elit lokal untuk tampil sebagai pemimpin, yang hal ini merupakan masalah yang tidak selalu mudah dijelaskan.

Berikutnya, kata Sahran, operasionalisasi politik identitas dimainkan peranannya secara optimal melalui roda pemerintahan. Hal ini sejalan dengan bergesernya pola sentralisasi menjadi desentralisasi, di mana pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan pengakuan politik dalam pemilihan kepala daerah oleh konstituen di daerah masing-masing.

"Dua isu ini harus dicegah secara masif karena sangat mengganggu kualitas pemilu," kata Sahran.

Salah satu solusi untuk menangkal dua isu besar tersebut ialah, menurut Sahran, yaitu menggencarkan pendidikan politik di semua segmen dan elemen, utamanya di tingkat mahasiswa, pelajar dan masyarakat tingkat bawah.

"Karena idealnya, pemilu dalam demokrasi adalah sarana yang damai dan menjadi alternatif dari cara kekerasan bagi semua kelompok dalam masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan mereka atau merebut kekuasaan.," ungkap Sahran.