Kementerian Keuangan sambut baik realisasi dana desa di Sumatera Barat

Ini realisasi dana desa di Sumbar sudah di atas rata-rata.

Padang (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI mengapresiasi dan menyambut baik realisasi penyaluran dana desa tahun 2023 di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang sudah mencapai 40 persen lebih.

"Ini realisasi dana desa di Sumbar sudah di atas rata-rata," kata Direktur Dana Transfer Umum Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Adriyanto, di Padang, Senin.

Menurut Adriyanto, realisasi dana desa di Ranah Minang tersebut menunjukkan kepatuhan dan komitmen dari para pemangku jabatan yang ada di Sumbar untuk menggunakan anggaran dana desa.

Hal tersebut disampaikan Adriyanto pada workshop pemberdayaan desa dan badan usaha milik desa yang diselenggarakan di Universitas Andalas (Unand) Sumbar.

Dalam paparannya, Adriyanto mengatakan bahwa anggaran dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat, juga dapat digunakan oleh badan usaha milik desa (bumdes) sebagai pengembangan usaha (modal).

Akan tetapi, pengurus bumdes dan perangkat desa juga harus memastikan penggunaan dana desa untuk pengembangan bumdes tidak boleh berlebihan. Sebab, hal tersebut bisa mengganggu pembiayaan program lainnya.

Staf Ahli Bidang Pembangunan Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumbar Erinaldi mengatakan pada tahun 2023 pemerintah pusat mengucurkan dana desa sebesar Rp950 miliar ke provinsi tersebut.

Pemerintah pusat telah menetapkan prioritas penggunaan dana desa sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Prioritas tersebut di antaranya terkait dengan pembentukan, revitalisasi dan pengembangan bumdes.

Ia menambahkan khusus di Sumbar, sejumlah bumdes berhasil bersaing dan berprestasi di tingkat nasional. Hasil positif itu di antaranya juara kategori inspiratif dan bermanfaat yang diraih Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag) Lubuak Malako asal Kabupaten Solok Selatan.

Tidak hanya bumnag, Wali Nagari Talang Babungo, Kabupaten Solok Hafizur Rahman juga terpilih sebagai Duta Bumdes tingkat nasional dari unsur aparatur pemerintah desa.

"Ini jadi bukti nyata bahwa Provinsi Sumbar mampu bersaing dan menjadi pemenang di antara provinsi lainnya," ujarnya pula.
Baca juga: Enam daerah di Sumbar belum salurkan BLT Dana Desa
Baca juga: KPK ajak masyarakat cegah korupsi penggunaan dana desa