"Saya meminta agar KPK melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk PLTU di Kaltim dan Riau karena ada isu kongkalikong di sana pada waktu saya menjabat sebagai direktur utama PLN dulu," kata Dahlan saat mendatangi gedung KPK Jakarta, Rabu.
Dahlan datang ke KPK untuk menyampaikan surat kepada Ketua KPK Abraham Samad tentang permohonan penyelidikan atau penyidikan atas tender pembangunan PLTU.
Ia meminta pemeriksaan ulang terhadap seluruh proses tender dengan menghadirkan pihak yang kalah.
"Waktu itu saya minta agar tender tidak boleh main-main sama sekali, tapi pihak yang kalah mengajukan ada persoalan kepada saya, jadi saya minta untuk diteliti ulang tendernya. Tapi panitia tetap memenangkan yang pihak menang," jelasnya.
Ia mengaku lupa nama perusahaan yang mengadu kepadanya tetapi mengingat nama direktur utama perusahaan yang mengadukan ada kongkalikong dalam proyek tersebut.
"Nama direktur utamanya Li Gofan, dia mengatakan kepada saya mengapa harganya lebih murah tapi kalah, jadi saya minta agar panitia teliti ulang," kata dia.
Menurut dia, nilai salah satu proyek pembangunan PLTU tahun 2011 itu sekitar Rp800 miliar.
"PLTU ada dua yaitu di Kaltim dan Riau, nilai salah satunya adalah sekitar Rp800 miliar, nilai penyimpangannya sekitar Rp50 miliar, tapi itu yang di Kaltim saja, yang Riau saya tidak tahu sama sekali," jelasnya.
Tender proyek pembangunan PLTU di Kalimantan Timur dimenangkan oleh PT Adhi Karya dan Sinohydro Corporation Limited dari China sementara proyek di Riau akan dikerjakan oleh PT Rekayasa Industri.
PLTU di Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur, terdiri atas dua unit masing-masing berkapasitas 2 x 100 Megawatt. PLTU yang nilai totalnya Rp2,3 triliun (137,2 juta dolar AS dan Rp1.057,9 miliar) itu selesai dibangun dan mulai beroperasi pada Juni 2013.
Sementara PLTU di Kawasan Industri Tenayan, Riau, yang berkapasitas 2 x 110 Megawatt dibangun dengan dana 150,16 juta dolar AS dan Rp1,32 triliun.
(D017)
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2013
