"Luas mangrove di Indonesia sekitar 25 juta hektare. Luasan tersebut menyumbang 75 persen luas mangrove se-Asia Tenggara," kata Iman saat mewakili Menteri Kehutanan dalam pembukaan Simposium Mangrove se-Asia Tenggara di Surabaya.
Dari fakta tersebut, katanya, Indonesia memainkan peran vital dalam eksistensi ekosistem mangrove dunia, karena itu pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove.
"Perpres ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah maupun pemerintah daerah agar semakin kuat posisinya dalam melindungi kawasan mangrove," katanya.
Iman mengatakan tamaman mangrove sangat penting sebagai penunjang kehidupan, khususnya daerah yang memiliki pantai dan pulau.
"Untuk Jawa Timur ini dimotori Surabaya. Kami berharap semua daerah memiliki kelompok kerja mangrove (KKM)," katanya.
Menurut dia, Kemenhub memiliki program penanaman mangrove sebanyak 10 ribu hektare di sejumlah daerah dalam setiap tahunnya.
"Setiap kebijakan program yang berkaitan dengan mangrove dilakukan melalui tim koordinasi nasional dan daerah," ujarnya.
Simposium Regional Mangrove tingkat Asia Tenggara yang digelar hingga 1 Maret kali ini diikuti sepuluh negara ASEAN plus Jepang dan Bangladesh.
Setelah itu, para peserta akan dibagi dalam tiga kelompok isu utama yakni mitigasi bencana, reboisasi kawasan mangrove, dan perubahan iklim. Hari terakhir akan dilakukan kunjungan lapangan ke kawasan ekowisata mangrove di Wonorejo.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyatakan bahwa karakterisitik mangrove berbeda di masing-masing tempat.
"Mangrove di Surabaya tumbuh secara alami, bukan ditanam," ujarnya.
Menurut dia, tanaman bakau yang tumbuh itu kemudian dilestarikan dan diawasi perkembangannya. Hal itulah yang membuat jenis flora dan fauna lebih beragam, berbeda dengan pusat mangrove di Medan maupun Bali yang ditanam, lalu dikembangkan dalam konsep penelitian.
Risma menyebut, Surabaya adalah kota metropolitan dengan kawasan mangrove yang cukup luas, bahkan terbilang luas untuk ukuran kota besar.
Masalahnya, lanjut dia, wilayah perkotaan pasti punya problem ketika laju pembangunan berhadapan dengan upaya pelestarian lingkungan.
Menurut wali kota, pemerintah dalam hal ini harus tegas menentukan posisi kawasan yang termasuk wilayah konservasi. Pemkot saat ini sedang melakukan zonasi dan penaksiran nilai lahan yang akan dibebaskan.
Risma menyatakan, pihaknya sudah ancang-ancang membebaskan lahan perumahan di kawasan Rungkut yang berdiri di atas lahan mangrove.
"Nanti kita bebaskan lahannya untuk kemudian ditanami mangrove. Kita kembalikan fungsinya sebagaimana mestinya," katanya.
(A052)
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2013
