Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Koperasi dan UKM mengusulkan kepada Departemen Keuangan untuk menghapusbukukan dana bergulir dari APBN yang telah disalurkan sejak 2000 baik melalui pola konvensional, syariah, sektoral dan Modal Awal Padanan (MAP) di daerah bencana di DI Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah."Usulan ini memerlukan persetujuan dari Depkeu," kata Kemenkop dan UKM Suryadharma Ali kepada pers di Jakarta, Jumat ketika ditanya langkah-langkah yang akan dilakukan untuk kembali memulihkan perekonomian di daerah bencana termasuk UKM dan koperasi. Usulan yang disampaikan ke Depkeu itu, lanjutnya, meliputi hapus tagih, hapus buku atau pun hibah yang keseluruhannya tergantung kepada masing-masing kondisi atau berdasar kasus per debitur. "Berdasar pengalaman dari tsunami di Aceh ada semacam konvensi untuk membebaskan debitur yang terkena bencana. Tapi untuk langkah-langkah itu harus ada data-data lengkap," katanya. Sementara mengenai jumlah dana bergulir yang telah disalurkan ke UKM atau koperasi di DIY dan wilayah terkena gempa di Jawa Tengah, pihak Kemenkop dan UKM hingga kini masih melakukan pendataan. Berdasar laporan dari lima kabupaten di Jawa Tengah yang terkena gempa, menteri mengatakan, jumlah koperasi yang mengalami kerusakan mencapai 24 unit dari 184 koperasi aktif dengan nilai kerugian diperkirakan mencapai Rp3,2 miliar. Jumlah koperasi terbanyak yang mengalami kerusakan berasal dari Kabupaten Klaten mencapai 17 unit, Sukoharjo empat unit, Boyolali dua unit dan dan Magelang satu unit. Sedangkan UKM yang terkena dampak gempa di lima kabupaten tersebut mencapai 11.538 dari 26.821 UKM dengan perkiraan kerugian alat mencapai Rp83,87 miliar. Untuk wilayah DIY, data tersedia masih berasal dari Kabupaten Bantul dengan jumlah 148 koperasi rusak. Total kerugian mencapai Rp8,81 miliar yang terdiri dari kerugian tempat usaha Rp5,411 miliar dan kerugian peralatan Rp3,4 miliar. Sementara untuk nilai utang dari 148 koperasi tersebut mencapai Rp30,951 juta. Dengan demikian total dana yang diusulkan ke Kemenkop dan UKM untuk memulihkan kembali koperasi dan UKM di DIY (Bantul) dan Jawa Tengah mencapai Rp107,05 miliar. Pihak Kemenkop UKM sejauh ini telah menganggarkan dana sekitar Rp35 miliar untuk memulihkan UKM dan koperasi di daerah bencana. Sementara kebutuhan dana lainnya, menurut menteri, akan dikoordinasikan dengan departemen teknis lainnya atau melalui APBN Perubahan. Dana tersebut akan dialokasikan untuk tujuh program rehabilitasi dan rekonstruksi, di antaranya untuk renovasi pasar tradisional sebesar Rp4 miliar dengan alokasi maksimal Rp1 miliar per pasar. Untuk memulihkan usaha warung masyarakat sebesar Rp3 miliar dengan alokasi Rp20 juta setiap warung dengan syarat masyarakat menyediakan bangunan fisik warung dengan ukuran kurang lebih sembilan meter persegi. Untuk program ini, Kemenkop akan menggandeng beberapa produsen makanan melalui program sosial perusahaan. Pihak perusahaan akan mengalokasikan dananya dalam bentuk makanan untuk mengisi warung. Sementara untuk memulihkan UKM eksportir, menteri mengatakan, pihaknya sedang menjajagi kemungkinan pembiayaan ekspor dengan menggunakan dana Bank Pembangunan Asia (ADB) bekerjasama dengan Bank Ekspor Indonesia (BEI).(*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006