DPR dukung pembiayaan campuran guna percepat transisi energi

Blended finance yang diatur Kemenkeu merupakan salah satu cara yang efisien untuk mempercepat transisi energi Indonesia, tanpa harus bertumpu pada APBN

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR sekaligus Ketua Kaukus Ekonomi Hijau DPR Mercy Chriesty Barends mengatakan pihaknya mendukung implementasi pembiayaan campuran (blended finance) yang diatur Kementerian Keuangan guna mempercepat transisi energi bersih.

"Sinyal yang paling kuat dikeluarkan oleh Kemenkeu, yang kita dukung adalah percepatan implementasi energy transition mechanism lewat blended finance," katanya saat menjadi pembicara dalam acara Indonesia Net-Zero Summit (INZS) 2023 yang diadakan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di Jakarta, Sabtu.

Blended finance merupakan skema pembiayaan dengan mengombinasikan beberapa sumber seperti anggaran pemerintah, swasta, dan donor.

Mercy menilai blended finance yang diatur Kemenkeu merupakan salah satu cara yang efisien untuk mempercepat transisi energi Indonesia, tanpa harus bertumpu pada APBN.

Saat ini, pemerintah mempunyai tiga platform blended finance yang tengah berjalan. Pertama, SDG Indonesia One, yang mana merupakan platform keuangan campuran yang dikelola PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) guna membiayai SDGs dari berbagai sumber, seperti donor internasional, lembaga keuangan iklim, investor hijau, bank umum, serta bank pembangunan multilateral (MDB).

Kedua, melalui public private partnership (PPP), yang merupakan pengaturan antara pendanaan publik dan swasta untuk pembiayaan proyek infrastruktur tertentu.

Ketiga, sukuk atau green bonds, merupakan instrumen pembiayaan inovatif untuk mendukung kebijakan fiskal ekspansif dan infrastruktur hijau di Indonesia.

Lebih lanjut, untuk mempercepat proses transisi energi, Mercy mengungkap bahwa pihaknya saat ini tengah menunggu Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero) mengeluarkan Peta Jalan (Roadmap) Transisi Energi Tahun 2045, 2050, dan 2060 untuk memperjelas perkiraan anggaran.

Ia memproyeksi anggaran yang diperlukan hampir mencapai Rp4 ribu triliun.

"Anggarannya super besar, hampir Rp4 ribu triliun. Jadi, kalau kita bagi sampai dengan 2030, dibagi, sekitar Rp300-Rp400 triliun untuk bisa menyelesaikan persoalan ini," ujarnya.

INZS 2023 merupakan konferensi iklim tahunan yang diadakan oleh FPCI sebagai ruang pertemuan bersama bagi menteri, pejabat, diplomat, pemuda, masyarakat sipil, musisi, selebriti, dan berbagai kalangan lainnya untuk membicarakan isu iklim, khususnya di Indonesia.

Baca juga: Delegasi muda Parlemen RI perkuat kerja sama Indonesia-Australia
Baca juga: Dyah Roro Esti: RUU EBET langkah konkret menuju Indonesia lebih baik
Baca juga: Anggota DPR dukung transisi energi yang adil bagi masyarakat