Keberadaan KUB yang terbina bisa memenuhi kebutuhan Pemkab Barito Selatan. Jadi, untuk rapat atau kegiatan lain bisa menggunakan produk makanan punya KUB misalnya

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Yusharto Huntoyungo mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Selatan, Kalimantan Tengah, mendampingi kelompok usaha bersama (KUB) di wilayahnya untuk meningkatkan inovasi menjadi berkualitas bagi masyarakat.

Menurut Yusharto, sebagaimana dikutip dari siaran pers, pendampingan terhadap KUB itu dapat berupa pelatihan pengelolaan produk yang mereka hasilkan ataupun pengawalan sampai mereka terdaftar dalam e-Katalog yang menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan peran UMKM dan koperasi.

"KUB dicatat oleh Dinas Perdagangan, dimasukkan ke dalam e-Katalog, lalu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan mereka NIB (nomor induk berusaha). Dengan demikian, ekosistem usahanya (KUB) dapat terbentuk," ujar Yusharto saat menerima kunjungan Pemkab Barito Selatan di Ruang Video Conference BSKDN, Jakarta, Jumat.



Baca juga: Kepala BSKDN ingatkan inovasi di daerah jangan hanya diusulkan ASN
Selanjutnya, ia berharap KUB di Kabupaten Barito Selatan ke depannya dapat menjadi pemasok utama kebutuhan pemerintah setempat terkait dengan penyediaan barang atau jasa. Peran sebagai pemasok tersebut, lanjut dia, dapat mulai dilaksanakan dari hal sederhana, seperti memasok makanan untuk kebutuhan kegiatan yang diselenggarakan Pemkab Barito Selatan.

"Keberadaan KUB yang terbina bisa memenuhi kebutuhan Pemkab Barito Selatan. Jadi, untuk rapat atau kegiatan lain bisa menggunakan produk makanan punya KUB misalnya," ucapnya.

Berikutnya, Yusharto juga menyampaikan ekosistem inovasi yang tercipta di lingkungan KUB Pemkab Barito Selatan dapat diikutsertakan dalam gelaran Innovative Government Award (IGA) yang merupakan ajang penghargaan tahunan bagi daerah terinovatif.

Kemudian dalam kesempatan yang sama, Yusharto mengingatkan Pemkab Barito Selatan agar memantau penyebaran inovasi pada setiap organisasi perangkat daerah (OPD) di wilayahnya guna memastikan tidak ada ketimpangan inovasi antara satu OPD dengan OPD lainnya.

"Adanya inovasi yang pertama ini akan diikuti inovasi yang lain. Output dari inovasi pertama nanti akan menjadi input untuk inovasi berikutnya di OPD yang lain sehingga penyebaran inovasi menjadi lebih merata," kata dia.

Baca juga: BSKDN sebut hasil terbesar dari inovasi adalah kepercayaan masyarakat
Baca juga: BSKDN adopsi WebGIS Kubu Raya agar dapat digunakan di tingkat nasional

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2023