Biden tandatangani peraturan untuk perluas akses terhadap kontrasepsi

Washington DC (ANTARA) - Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Jumat akan menandatangani peraturan guna melindungi dan memperluas akses ke kontrasepsi, setelah putusan Mahkamah Agung tahun lalu membatalkan hak konstitusional untuk aborsi menimbulkan kekhawatiran bahwa alat kontrasepsi juga akan dibatasi.

Penasihat senior Biden, Jen Klein, mengatakan kepada wartawan bahwa peraturan itu akan memperluas kesempatan bagi perempuan untuk mengakses kontrasepsi dengan biaya yang lebih rendah.

Klein mengatakan regulasi tersebut mengatur departemen federal agar berupaya meminta perusahaan asuransi swasta menawarkan opsi kontrasepsi yang diperluas di bawah UU Perawatan Terjangkau seperti dengan menyediakan lebih dari satu produk atau mempermudah proses untuk perawatan itu.

Peraturan ini diambil Biden berdasarkan masukan dari para pendukung hak reproduksi yang mengatakan peningkatan hambatan terkait hak reproduksi akan membuat jutaan wanita tidak memiliki akses yang mudah ke kontrasepsi.

Kontrasepsi menjadi perbincangan di AS sejak Mahkamah Agung pada 24 Juni tahun lalu membatalkan keputusan Roe v. Wade tahun 1973.

Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris dijadwalkan bakal membuat pernyataan pada Jumat menandai peringatan satu tahun keputusan penting tersebut, kata Klein.

"Tindakan ini akan membangun kemajuan yang telah dibuat di bawah Undang-Undang Perawatan Terjangkau dengan mengurangi hambatan yang dihadapi perempuan dalam mengakses kontrasepsi yang diresepkan oleh penyedia layanan kesehatan," menurut penjelasan dari pihak Gedung Putih.

Undang-Undang Perawatan Terjangkau merupakan kebijakan dalam negeri dari mantan Presiden Barack Obama, yang salah satunya mencakup kontrasepsi. Namun, beberapa penyedia kerja dengan kepercayaan agama tertentu tidak diwajibkan untuk memenuhi itu.

Regulasi dari Biden juga akan mengarahkan pemerintah untuk mempertimbangkan cara membuat kontrasepsi, termasuk kontrasepsi darurat, menjadi terjangkau dan lebih mudah diakses, menurut penjelasan tersebut. Peraturan tersebut juga mengatur apotek, pemberi kerja, dan perusahaan asuransi untuk menindaklanjuti isu kontrasepsi ini.

Meningkatkan akses ke layanan keluarga berencana untuk orang-orang yang dicakup oleh program Medicaid dan Medicare pemerintah adalah tujuan lain dari peraturan ini.

DPR AS pada Juli 2022, ketika masih dikendalikan oleh Demokrat, mengesahkan undang-undang untuk melindungi akses ke kontrasepsi, tetapi diblokir di Senat oleh Partai Republik.

Dua senator AS pekan lalu memperkenalkan undang-undang baru untuk melindungi akses ke kontrasepsi. Untuk menjadi undang-undang, RUU itu harus disahkan di Senat yang dikuasai Demokrat dan DPR yang dikuasai Republik.

Sumber: Reuters