JK mendapat gelar Honoris Causa dari UI

...ketika seorang menjadi pemimpin, harus bersikap cepat dan tegas.

Depok (ANTARA News) - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menerima gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang kepemimpinan dari Universitas Indonesia (UI) dan memberikan kuliah umum dengan tema "Kepemimpinan dengan Kepercayaan", Selasa.

"Kuliah umum ini dalam rangka penerimaan gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang kepemimpinan dari Universitas Indonesia," kata Sekretaris Universitas I Ketut Surajaya di Balai Sidang UI Depok, Selasa.

Ia mengatakan bahwa Jusuf Kalla memperoleh anugerah Doktor H.C. pada hari Sabtu (9/2) di Balairung UI bersamaan dengan Upacara Wisuda Program Profesi, Spesialis, Magister, dan Doktor UI semester gasal 2012/2013.

Penganugerahan didasarkan atas kontribusinya dalam dunia kepemimpinan di Indonesia yang telah menginspirasi dan menerapkan kriteria pemimpin transformasional, yaitu memiliki visi ke depan, berintegritas, dan berdedikasi tinggi.

Selain itu juga gigih, memiliki "passion", kreatif, dan mampu menciptakan peluang usaha, mengatasi konflik, berkomunikasi efektif dengan orang dari berbagai kelompok, golongan, suku, dan daerah, serta berani mengambil risiko dalam membuat keputusan.

Jusuf Kalla ketika mendapat anugerah gelar doktor kehormatan mengatakan penanganugerahan doktor honoris causa bidang kepemimpinan akan memacu dirinya berbuat lebih baik lagi kepada masyarakat.

"Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak, gelar ini tentunya memotivasi keras lagi pada saya untuk berbuat lebih baik pada negara," katanya.

Ia mengatakan, ketika seorang menjadi pemimpin, harus bersikap cepat dan tegas.

"Perlu penanganan tepat guna dan cepat dalam mengatasi konflik di Indonesia," katanya.

Menurut dia, kalau bisa tegas menghadapi (konflik), maka amanlah negeri ini.

Dikatakannya konflik komunal yang terjadi saat ini disebabkan oleh lambatnya penanganan dan tidak adanya ketegasan sehingga yang bersalah tidak ditindak tegas.

Ia juga menilai kepemimpinan bukan hanya presiden, melainkan tingkat pemerintahan daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota--yang bertanggung jawab menangani konflik-konflik yang terjadi di wilayah masing-masing.
(F006)