dengan adanya sikap jujur dan kerja sama ini, seandainya pemohon mendapat masalah maka pemerintah bisa sigap membantu menyelesaikan bersama pihak terkaitJakarta (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan meminta masyarakat berlaku jujur saat wawancara pembuatan paspor untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) serta meningkatkan peran pengawasan.
"Kami menemukan warga negara Indonesia (WNI) yang membuat paspor mengelabui petugas mulai dari mengaku melakukan perjalanan haji atau umroh tapi ternyata disalahgunakan," kata Koordinator Verifikasi Dokumen Perjalanan pada Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian, Joko Surono saat ditemui di Jakarta, Kamis.
Joko menuturkan pihaknya berharap masyarakat mau berlaku jujur dalam tahapan wawancara pembuatan paspor terutama jika adanya keinginan untuk bekerja ke luar negeri.
Menurut dia, dengan adanya sikap jujur dan kerja sama ini, seandainya pemohon mendapat masalah maka pemerintah bisa sigap membantu menyelesaikan bersama pihak terkait.
Terlebih, lanjut dia, salah satu peran Imigrasi Jakarta Selatan yakni memberikan sosialisasi sebagai edukasi bagi para personel Imigrasi Jakarta Selatan maupun warga sekitar.
Dengan adanya sosialisasi bertema "Peran Imigrasi Dalam Penerbitan Paspor Untuk Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)" ini diharapkan masyarakat bisa dipercaya tujuannya dalam pembuatan paspor ke luar negeri.
"Kami juga menggandeng instansi lain seperti Kepolisian, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk memberantas TPPO ini," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan Ari Febrianto menambahkan sosialisasi ini dilaksanakan sebagai respons maraknya pemberitaan mengenai TPPO di berbagai media.
"Sebenarnya TPPO bukan masalah baru, namun ini dibutuhkan kerja sama yang baik dalam rangka pencegahan dan pemberantasan," tambah Ari.
Ari menegaskan tidak bisa permasalahan TPPO dilimpahkan hanya kepada instansi tertentu, namun diperlukan peran serta setiap elemen masyarakat, media, dan lembaga terkait.
"Pentingnya pemerintah memperkuat kerjasama antar pemangku kepentingan untuk mencegah banyaknya warga yang menjadi korban TPPO dan pengiriman TKI non prosedural", ujarnya.
Dengan demikian, pria yang juga menjabat sebagai PLH Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan ini berharap dengan adanya sinergi setiap elemen masyarakat maka bisa meminimalkan TPPO.
Baca juga: Bakamla bantu Satgas TPPO awasi pergerakan di laut
Baca juga: Warga-anak di Jaksel diajak bina komunikasi cegah perdagangan orang
Baca juga: Pemkot Jaksel imbau warga bijak bermedsos cegah perdagangan orang
Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2023
