AS-India perkuat kerja sama pertahanan dan perjanjian perdagangan

Washington DC (ANTARA) - Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Kamis menghendaki hubungan AS-India yang lebih kuat dengan mengumumkan serangkaian perjanjian pertahanan dan perdagangan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.

Hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah AS untuk melawan pengaruh global China.

Biden menggelar karpet merah untuk Modi, menjamunya ke upacara kedatangan di halaman selatan Gedung Putih, yang kemudian diikuti dengan diskusi di Gedung Oval serta ditutup dengan jamuan makan malam kenegaraan pada Kamis malam.

Pemimpin kedua negara tersebut juga telah menghadiri makan malam pribadi di Gedung Putih pada Rabu (21/6).

Dalam kesempatan yang langka, PM Modi telah setuju untuk menjawab pertanyaan dari wartawan dengan Biden di Gedung Putih pada Kamis. Sebelumnya, ia belum pernah melakukan konferensi pers sejak menjabat sebagai perdana menteri sembilan tahun lalu.

AS menginginkan India menjadi penyeimbang strategis bagi China dan melihat India sebagai mitra yang penting.

Modi juga berusaha meningkatkan pengaruh India, negara terpadat di dunia dengan 1,4 miliar jiwa, di panggung global setelah hubungan yang tegang dengan negara tetangga China.

Pejabat senior di administrasi Biden mengatakan kesepakatan antara AS-India akan mencakup sektor semikonduktor, mineral penting, teknologi, kerja sama luar angkasa, dan kerja sama pertahanan serta penjualan yang akan menandai era baru dalam hubungan antara kedua negara.

Beberapa kesepakatan ditujukan untuk mendiversifikasi rantai pasokan untuk mengurangi ketergantungan pada China.

AS juga berusaha mengatasi pengaruh China yang meningkat di kawasan Indo-Pasifik dengan memperkuat hubungan pertahanan dengan negara-negara seperti India dan Australia.

Kedua pemimpin akan menandatangani sebuah kesepakatan "terobosan" guna memungkinkan General Electric Co (GE.N) memproduksi mesin jet di India untuk mendukung pesawat militer India.

Selain itu, kapal Angkatan Laut AS yang berada di perairan India dapat berhenti di galangan kapal India untuk melakukan reparasi, berdasarkan kesepakatan maritim yang dicapai antara kedua pemerintah.

Kedua pemimpin juga akan mengumumkan rencana India untuk membeli pesawat nir-awak (drone) bersenjata MQ-9B SeaGuardian buatan AS, kata pejabat AS.

“Kami sekarang telah memasuki kemitraan pertahanan di generasi baru," ujarnya.

Perjanjian tersebut akan mencakup rencana pembuat chip dari Micron Technology (MU.O) senilai 2.7 miliar dolar AS (Rp40 triliun) untuk unit pengujian dan pengemasan semikonduktor baru, yang akan dibangun di negara bagian asal Modi, Gujarata.

Melalui perjanjian tentang komputasi kuantum, kecerdasan buatan, dan sektor lain yang dikembangkan selama beberapa bulan terakhir, kunjungan Modi dapat mendorong lebih banyak perusahaan Amerika untuk berinvestasi di India.

Pada kesempatan itu, Biden berencana untuk menyampaikan keprihatinan mengenai hak asasi manusia kepada Modi di tengah kekhawatiran tentang kemunduran demokrasi di India.

Salah satu pejabat AS yang memberi penjelasan kepada wartawan mengatakan Biden akan mengemukakan kekhawatiran tentang kebebasan pers, kebebasan beragama, dan masalah lainnya dengan cara yang terhormat tanpa menghina, menceramahi, atau memarahi.

Biden berada di bawah tekanan rekan-rekan Partai Demokrat untuk membahas hak asasi manusia dengan Modi.

Modi telah lima kali berkunjung ke AS sejak menjadi perdana menteri pada 2014, tetapi perjalanan kali ini akan menjadi yang pertama dengan status diplomatik penuh sebagai kunjungan kenegaraan.

Modi dijadwalkan akan berpidato di hadapan para bos perusahaan AS pada Jumat (23/6) karena beberapa perusahaan asal AS berencana untuk menanam investasi di India.

Pada Selasa (20/6), Modi telah bertemu dengan pemilik Tesla, Elon Musk di New York, yang menyampaikan rencananya untuk memasarkan Tesla ke India secepat mungkin.

Musk mengatakan Modi mendorong pihaknya untuk melakukan investasi signifikan di negara itu seraya menambahkan bahwa pengumuman resminya akan diumumkan segera.

Sumber: Reuters