Pemkot Jakbar memitigasi risiko pada sekolah di kolong Tol Angke

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Jakarta Barat melalui Suku Dinas Pendidikan setempat melakukan mitigasi risiko terhadap Sekolah Domba di kolong Tol Angke, Jelambar, Grogol Petamburan.

Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Barat merangkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat, Junaedi mengatakan, pihaknya sudah melakukan mitigasi risiko atau tindakan pencegahan dengan langkah awal pendataan terhadap Sekolah Domba di kolong Tol Angke tersebut.

"Kemarin kita sudah panggil, sudah kita undang untuk pihak sekolahnya. Dan sudah kita lakukan ngobrol-ngobrol enak, ngobrol-ngobrol nyaman untuk kita lakukan pembinaan agar dengan kerja sama yang baik kita bisa melayani bagaimana proses ke depannya," ungkap Junaedi saat dihubungi wartawan pada Kamis.

Ia mengatakan, mitigasi risiko tersebut diawali dengan melakukan pendataan terkait benar atau tidak di sana (kolong Tol Angke) ada sekolah.

"Ketika benar ada sekolah, sekolah itu berizin atau tidak. Setelah kita cek di lapangan ternyata memang benar aa sekolah itu dan tidak berizin," katanya.

"Terus kita undang kemarin (Rabu, 21/6), kita ngobrol-ngobrol ya di sana ada proses yang dilakukan oleh para relawan dan proses itu tentunya kita arahkan menjadi lebih baik," ungkap dia.

Terkait kebijakan yang akan diambil adalah kebijakan yang bersinergi dengan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) lain di tingkat Wali Kota ini. Karena itu menyangkut masalah hunian di kolong Tol tol Angke secara keseluruhan.

"Dari hasil pendataan kami, tercatat kurang lebih ada 70 anak TK dan SD," ungkap dia.

Terkait pemindahan anak-anak sekolah itu, lanjut dia, bukan wewenang Suku Dinas Pendidikan (Sudindik).

"Tetapi ketika itu ada sebuah kebijakan dipindahkan, kami akan ikut serta melakukan atensi kepada mereka. Apa atensinya? Tentu kita arahkan jangan sampai ada anak-anak kita di sana walaupun itu adalah anak-anak sekolah yang tidak berizin mereka harus kita beri perhatian," ungkapnya.

Terkait pemindahannya dan langkah lainnya, kata dia, hal itu dikoordinasikan oleh pimpinan di pemerintah kota.

"Untuk urusan Sudindik itu urusan yang mana soal atensi pada pendidikan. Ya, untuk langkah awal kita lakukan pendataan tadi," ungkapnya.

Walaupun belum secara komprehensif dilakukan, pihaknya sudah melakukan mitigasi resiko atau melakukan mengantisipasi.

Sekolah domba itu sebenarnya, lanjut dia, dibangun oleh anak-anak muda yang punya perhatian terhadap anak-anak kecil yang ada di sana. Sekolah itu sudah lama ada (belum dirinci kapan didirikan).

"Apa langkahnya? Dengan pendataan di lapangan. Yang kedua kita undang kepala sekolah dan para relawannya. Kita samakan frekuensi, kita samakan persepsi dan kita samakan langkah-langkah penyelesaian yang akan kita lakukan," katanya.

Langkah tersebut akan dikolaborasikan bersama dengan mereka (pihak kepala sekolah dan relawan tersebut). "Untuk detail kebijakannya, kita tunggu dari pimpinan, baru nanti kita bergerak sesuai tupoksi masing-masing," kata dia.