Seoul (ANTARA News) - Wakil Presiden Boediono menegaskan Pemerintah tidak akan lepas tangan terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang terkena masalah di luar negeri.
"Kita tidak akan membiarkan warga negara kita yang berada di luar negeri tidak terlindungi, tetapi harus ada kerja sama dan komunikasi sejak awal," kata Boediono di Seoul, Korea Selatan, Minggu.
Hal tersebut dikatakan Wapres saat tatap muka dengan masyarakat Indonesia di Korsel, yang antara lain dihadiri Herawati Boediono, Ketua DPD Irman Gusman, Wakil Menlu Wardana, serta Dubes RI untuk Korsel John Prasetio.
Dikatakan Wapres, pengurusan perlindungan tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri seyogianya dilakukan sejak mengurus keberangkatan.
"Akan tetapi, jangan melakukan pengurusan sewaktu tiba di luar negeri. Karena tidak diurus sejak di Tanah Air, kadang negara tidak tahu ada warganya yang bekerja. Kalau dari awal bisa diikuti, KBRI tidak akan lepas tangan, termasuk juga BNP2TKI," kata Wapres.
Boediono berharap agar TKI yang bekerja di luar negeri bisa mengurus semua keperluannya sebelum keberangkatan ke luar negeri agar tidak menjadi masalah di kemudian hari.
Wapres mengakui bahwa negara belum dapat memberikan yang terbaik kepada warganya sehingga masih ada warganya yang harus bekerja di luar negeri.
"Saat ini, ada 30 ribu warga kita di Korea Selatan, harus disyukuri. Walaupun kita ingin membuka lapangan kerja di dalam negeri," kata Boediono.
Wapres yakin pada suatu saat nanti, saat ekonomi di Tanah Air menguat dan menarik akan terjadi sebuah pembalikan arus warga negara yang pulang ke Indonesia.
Boediono berharap agar warga Indonesia yang berada di luar negeri ketika dibutuhkan bersedia menyerahkan tenaganya untuk membangun Tanah Air.
"Kami di Tanah Air menganggap Anda semua adalah bagian dari bangsa Indonesia, bagian yang tidak terpisahkan. Itu perlu diingat, suatu saat di mana ada peluang berkontribusi bagi bangsa kita, lakukanlah, itu sangat baik," kata Wapres.
(A025/D007)
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2013
