KKP komitmen hadirkan ekonomi biru di sektor kelautan dan perikanan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen menghadirkan ekonomi biru melalui pengelolaan pemanfaatan ekosistem laut dan perikanan secara berkelanjutan.

"Memegang teguh prinsip ekonomi biru di mana kesehatan laut menjadi fokus utama dan berjalan seimbang dengan kegiatan ekonomi secara berkelanjutan," kata Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi KKP Aulia Riza Farhan saat mewakili Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis.

Aulia menyampaikan, beberapa program KKP dalam rangka mengimplementasikan ekonomi biru di sektor kelautan dan perikanan di antaranya memperluas kawasan konservasi laut yang bertujuan untuk melindungi cadangan karbon, keanekaragaman hayati, meningkatkan kualitas kawasan, serta melibatkan masyarakat dalam perawatan dan pengawasan.

Program selanjutnya adalah penangkapan ikan terukur berbasis kuota, di mana para pelaku usaha akan dikenakan pajak berdasarkan jumlah tangkapan ikan.

Adapun tujuannya agar kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan tetap terjaga secara berkelanjutan, dengan mengedepankan partisipasi para nelayan lokal.

Kemudian, program pengembangan budi daya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan berbasis komoditas yang berorientasi pada ekspor dan dalam negeri agar ketahanan pangan tetap terjaga.

"Pengembangan perikanan budi daya dilakukan dengan revitalisasi kawasan. Produksi perikanan budidaya harus sesuai daya dukung lingkungan, efisiensi sumber daya dan rendah emisi, atau minim limbah," ujar Aulia.

Lebih lanjut Aulia mengungkapkan, program pengelolaan dan pengawasan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang berorientasi pada kelestarian lingkungan, melalui penguatan regulasi perlindungan kawasan serta pengalokasian ruang dalam rangka mempertahankan ekosistem.

Yang terakhir, pengelolaan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan, dengan tujuan edukasi kesadaran masyarakat dalam menjaga laut agar tetap bersih.

"Dalam kurun waktu tertentu diharapkan tidak ada nelayan yang melaut, tetapi akan diberikan insentif untuk mengumpulkan sampah-sampah yang berada di laut," katanya.

Ia menegaskan, KKP memiliki kebijakan untuk memperhatikan lingkungan dan keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya.

Dengan demikian, pembangunan kelautan dan perikanan di masa depan dapat seimbang antara ekologi dan ekonomi.

Selain itu, kolaborasi dengan berbagai sektor untuk mengembangkan solusi digital inovatif dalam pemantauan, penanggulangan pencemaran, dan konservasi sumber daya laut juga terus ditingkatkan.

"Tentu pemerintah juga memperluas kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Dalam hal ini KKP membutuhkan teknologi terkait data engineer dan data scientist untuk mendukung program ekonomi biru," pungkas Aulia Riza.