DPR-Kemendikbudristek RI sosialisasikan Kurikulum Merdeka di Lampung

Bahwa saat ini pengangguran terbesar berasal dari lulusan advokasi yakni SMA dan SMK sehingga perlu didorong dan advokasi sekolah harus memiliki inovasi baru untuk mengubah pola pikir lulusannya

Bandarlampung (ANTARA) - Anggota Komisi X DPR Muhammad Khadafi dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI menyosialisasikan Kurikulum Merdeka di Provinsi Lampung dalam rangka pemulihan pembelajaran di daerah ini.

“Program Kurikulum Merdeka ini mulai dari pengembangan wawasan para guru. Kemudian kita juga melihat dukungan kepada sekolah dan fasilitas yang diharapkan punya lompatan baru serta inovasi yang berbeda beda,” kata Muhammad Khadafi di Bandarlampung, Rabu.

Selain itu, lanjutnya, Kurikulum Merdeka belajar yang digagas Kemendikbudristek ini diharapkan mempunyai kekhasan lulusan. Seperti lulusan dari Lampung memiliki basis pertanian berbeda dengan lulusan dari daerah lainnya.

Ia juga menjelaskan, bahwa saat ini pengangguran terbesar berasal dari lulusan advokasi yakni SMA dan SMK sehingga perlu didorong dan advokasi sekolah harus memiliki inovasi baru untuk mengubah pola pikir lulusannya yang lebih menginginkan menjadi karyawan setelah lulus sekolah atau perguruan tinggi.

"Ïndonesia memiliki masa emas yakni bonus demografi hingga 2045. Karena itu harus dipersiapkan dari sekarang termasuk masalah pendidikan dan tak mungkin sekitar 70 persen pemuda di Tanah Air harus menjadi karyawan, kerangka pemikiran harus diubah, jangan lulusan advokasi jadi karyawan, tapi harus jadi bisa jadi 'entrepreneur mindset',” katanya.

Muhammad Khadafi, legislator dari PKB itu mendorong Kurikulum Merdeka berbasis potensi daerah dan fokus melahirkan lulusan khusus.

“Saya berharap kurikulum ini berbasis potensi daerah bukan yang umum dan sama,”tambahnya.

Terkait target Kurikulum Merdeka di Lampung sendiri, Khadafi mengatakan, bahwa daerah ini menjadi proyeksi skala nasional mengingat penduduk Lampung merupakan terbesar kedua di Sumatera, setelah Sumatera Utara.

“Kesuksesan Lampung menerapkan kurikulum ini akan menjadi contoh daerah lain,” tambahnya.

Di sisi lain, Khadafi mengatakan anggaran untuk sektor pendidikan di Kemendikbudristek RI akan ditambah Rp1 triliun.

"Diharapkan dengan penambahan anggaran tersebut akan meningkatkan fungsi pendidikan," tambahnya.

Sementara Plt Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran BSKAP Kemendikbudristek, Zukfikri mengatakan bahwa tujuan Kurikulum Merdeka ini sebagai alat bantu guru mendampingi anak untuk tumbuh dan berkembang.

"Kurikulum Merdeka ini juga menyederhanakan kurikulum yang ada. Materi yang berat dikurangi dan juga penyederhanaan administrasi," jelasnya.

Zulfikri menambahkan penerapan Kurikulum Merdeka ini akan mulai berlangsung pada awal tahun 2024.