PBB: 11 negara teken perjanjian perdamaian Kongo

Hal yang baru adalah bahwa perjanjian itu memasukkan mekanisme pada tingkat-tingkat nasional, kawasan dan internasional untuk mendukung dan mengawasi penerapan komitmen-komitmen yang telah dibuat,"

Perserikatan Bangsa-Bangsa (ANTARA News) - Sebanyak 11 negara Afrika diundang untuk menandatangani perjanjian perdamaian yang diperantarai oleh PBB pekan ini guna mengakhiri konflik lebih dari dua dasawarsa di Republik Demokratik Kongo (RDK) sebelah timur, kata juru bicara PBB, Jumat.

Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon akan berada di Addis Ababa pada hari Minggu sebagai upaya barunya bagi terwujudnya penanda tangan perjanjian tersebut.

Jika berhasil, kesepakatan itu akan mengarah kepada pembentukan "brigade intervensi" khusus PBB di RDK timur untuk memerangi kelompok-kelompok pemberontak serta akan menjadi upaya politik baru.

Juru bicara PBB Martin Nesirky mengatakan bahwa para pemimpin RDK, Angola, Burundi, Republik Afrika Tengah, Republik Kongo, Rwanda, Afrika Selatan, Sudan Selatan, Tanzania, Uganda dan Zambia sudah diundang.

Sejumlah presiden dijadwalkan akan hadir.

Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Afrika, kesebelas anggota International Conference on the Great Lakes Region (ICGLR) serta ke-14 anggota Southern African Development Community (SADC) akan bertindak sebagai "penjamin bersama"," tambah Nesirky.

Upaya pertama bagi ditandatanganinya perjanjian bulan lalu dibatalkan pada saat-saat terakhir.

PBB telah mengerjakan pembuatan perjanjian baru sejak pemberontakan M23 tahun lalu kembali memusatkan perhatian internasional terhadap konflik di RDK --negara yang kaya akan mineral.

Nesirky mengatakan perjanjian tersebut akan membangun upaya oleh kelompok-kelompok kawasan serta PBB dalam tahun-tahun ini.

Perjanjian akan mengarahkan pemerintahan RDK untuk melakukan reformasi pasukan tentara dan keamanannya serta melebarkan kewenangannya di negara tersebut, kata para diplomat.

"Negara-negara lain, sebaliknya, akan bertekad untuk tidak mencampuri masalah-masalah di negara tetangga mereka," kata para diplomat.

"Hal yang baru adalah bahwa perjanjian itu memasukkan mekanisme pada tingkat-tingkat nasional, kawasan dan internasional untuk mendukung dan mengawasi penerapan komitmen-komitmen yang telah dibuat," kata Nesirky dikutip AFP.

PBB, Uni Afrika, Bank Pembangunan Afrika dan Bank Dunia akan memantau upaya-upaya pemerintah RDK, kata juru bicara PBB itu.

Di bawah kesepakatan tersebut, Ban akan menunjuk pejabat tinggi sebagai utusan khusus untuk wilayah Great Lakes untuk membimbing upaya-upaya politik dalam mencapai perdamaian abadi.

Para diplomat mengatakan PBB telah mempertimbangkan untuk mendekati mantan presiden Perancis Nicolas Sarkozy, mantan perdana menteri Inggris Tony Blair dan mantan ketua komisi Uni Afrika Jean Ping.

Namun, badan dunia itu tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam menentukan satu nama.

Nesirky hanya mengatakan bahwa Ban akan "segera" mengumumkan siapa yang akan menjadi utusan khususnya itu.

Jutaan orang telah kehilangan nyawa mereka dalam perang Great Lakes tahun 1990-an serta kerusuhan dan pemberontakan di RDK timur, yang kerap memunculkan tuduhan akan adanya keterlibatan pihak asing.

Para ahli PBB mengatakan bahwa Rwanda dan Uganda memberikan dukungan kepada para pemberontak M23, yang masih menguasai bagian luas daerah RDK di propinsi Kivu Utara.

Rwanda membantah keras tuduhan itu dan para diplomatnya mengatakan bahwa negara mereka telah dijadikan "kambing hitam" atas kekacauan-kekacauan yang terjadi di RDK.

Tuduhan yang sama juga dibantah Kongo.

PBB berkeinginan mempertegas mandat pasukannya perdamaiannya di RDK dan menempatkan pesawat-pesawat otomatis tanpa pilot untuk melakukan pengawasan di perbatasan dalam bulan-bulan mendatang.

PBB ingin mengirimkan "brigade intervensi" berkekuatan 2.500 personil ke RDK timur untuk mencari keberadaan M23 dan kelompok-kelompok bersenjata lainnya yang telah menimbulkan kekacauan dan membuat ratusan ribu orang harus meninggalkan rumah mereka.

(T008/A011)