LKPP usulkan tambahan anggaran Rp32,56 miliar untuk 2024

Dengan demikian, total usulan pagu indikatif LKPP untuk tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp193,46 miliar

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengusulkan tambahan anggaran pagu indikatif tahun 2024 sebesar Rp32,56 miliar.

"Kami mengusulkan tambahan Rp32,56 miliar. Anggaran ini untuk kita bisa sosialisasi program-program PDN (produk dalam negeri) dan UMK-K (usaha mikro, kecil, dan koperasi)," kata Kepala LKPP Hendrar Prihadi saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR RI, yang dipantau secara virtual di Jakarta, Rabu.

Selain itu, tambahan anggaran juga akan digunakan untuk percepatan penyerapan belanja melalui e-katalog di 50 titik lokasi.

Hendrar berharap usulan tambahan anggaran LKPP dapat disetujui Komisi XI DPR RI. Terlebih, bila mengingat catatan bahwa usulan anggaran LKPP yang belum pernah disetujui oleh DPR sebelumnya.

"Mudah-mudahan tahun ini kita pecahkan mitos itu. Semoga dukungan itu bisa terwujud dengan tambahan anggaran nantinya," ujar Hendrar.

Dengan demikian, total usulan pagu indikatif LKPP untuk tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp193,46 miliar.

Dana tersebut akan digunakan untuk dua program utama, yaitu dukungan manajemen dan pengadaan barang/jasa nasional.

Alokasi dana untuk dukungan manajemen adalah sebesar Rp138,21 miliar. Anggaran tersebut mencakup gaji dan tunjangan sumber daya manusia (SDM) sebesar Rp52,48 miliar, operasional dan pemeliharaan perkantoran Rp35,18 miliar, dan kegiatan dukungan manajemen Rp50,54 miliar.

Per 15 Juni 2023, total SDM di LKPP mencapai 563 orang, dengan rincian 352 orang ASN (aparatur sipil negara) dan 211 orang non-ASN.

Sementara, alokasi dana untuk pengadaan barang/jasa nasional sebesar Rp55,25 miliar yang akan digunakan untuk pengelolaan kebijakan pengadaan barang/jasa Rp8,01 miliar, pengelolaan sistem informasi Rp22,48 miliar, pengelolaan pengembangan SDM dan kelembagaannya Rp11,70 miliar, pengelolaan advokasi dan hukum Rp5,03 miliar, serta pengelolaan dan pembinaan stakeholders Rp8,03 miliar.

Baca juga: LKPP: target 5 juta produk tayang di e-katalog terlampaui di Juni 2023
Baca juga: LKPP bantu Otorita IKN terkait pengadaan barang dan jasa
Baca juga: LKPP sebut konsolidasi pengadaan laptop nasional hemat 49,52 persen