Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah telah menyiapkan empat kebijakan pokok untuk mempercepat rehabilitasi ekonomi Yogyakarta dan sekitarnya paska gempa 27 Mei 2006 lalu. "Yang pertama adalah segera memperbaiki sarana ekonomi fisik seperti listrik. Sekarang memang sudah nyala lagi tapi belum bisa disambungkan karena bangunannya masih diperiksa, bangunannya masih runtuh, kemudian itu segera direhabilitasi," kata Deputi Menko Perekonomian Bidang Pertanian dan Kelautan, Bayu Krisnamurthi, di Jakarta, Kamis. Kebijakan yang kedua, katanya sebelum mengikuti rapat kerja dengan Panitia Anggaran DPR untuk membahas subsidi, adalah simulasi dari fiskal pemerintah. Simulasi itu bisa dalam bentuk pemberian di sarana produksi seperti gerobak, bahan baku atau misalnya insentif dalam bentuk fiskal lain dari sisi pengeluaran, yaitu pajak. Kebijakan ketiga, tambahnya, adalah menggunakan simulasi kredit. "Kita bisa melakukan walaupun mungkin sulit karena bencana itu," katanya Dia menambahkan, karena sebagian besar masyarakat korban bencana tidak bisa mengembalikan kredit, maka untuk mereka masih bisa mendapatkan kredit baru atau rescheduling utang atau keringan kredit. "Salah satu yang sedang dipikirkan adalah subsidi bunga. Jadi konteks yang tadi dengan insentif mekanisme perkreditan sudah dikeluarkan kebijakannya oleh BI. Sekarang tinggal pelaksaannya di bank-bank mana, dikaitkan dengan masing-masing sektor. Sedangkan kebijakan yang keempat, katanya, adalah di bidang regulasi dan deregulasi. "Jadi kita cari kebijakan-kebijakan yang menghambat. Itu harus dicabut dan kalau ada yang harus ada kebijakan yang dipercepat, kita akan lakukan," katanya Bayu mengatakan keempat skema tersebut sudah memasukkan kebutuhan pembiayaan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp11,7 triliun. Dia berharap dengan empat strategi tersebut tahap rehabilitasi tidak hanya dengan sekedar pulih tapi juga lebih baik, terutama di sektor perumahan. "Perspektif waktu kita untuk sementara 18 bulan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Tapi kita berharap untuk kegiatan ekonominya mudah-mudahan jauh lebih cepat daripada masa itu. Itu sebabnya kami mempertimbangkan tanggap darurat dipercepat dari tiga bulan mungkin hanya dua bulan sehingga tim rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera bekerja," katanya. Dia juga mengatakan strategi tersebut telah dikaitkan dengan langkah yang dibuat pada tahap tanggap darurat yaitu untuk menstimulasi daya beli dengan diberikannya bantuan lauk pauk dalam bentuk tunai. "Adanya dana tunai tersebut artinya ada daya beli. Dengan daya beli itu akan menciptakan pasar lagi karena tidak jauh dari Bantul, ada Magelang, dan Boyolali. Pasar masih bisa jalan. Itu yang kita dorong," katanya. Menurut data pemerintah biaya yang dibutuhkan untuk tahap rekonstruksi dan rehabilitasi adalah Rp 11,7 triliun, yang terdiri atas sektor perumahan (Rp7 triliun), sektor sosial (Rp2,8 triliun), sektor ekonomi (Rp1,3 triliun), sektor infrastruktur (Rp400 miliar), dan sektor lainnya (Rp200 miliar). Sedangkan kebutuhan untuk tahap tanggap darurat diperkirakan mencapai Rp400 miliar.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006
