Indonesia usul UNEP diperkuat

...pembahasan soal kelembagaan UNEP berjalan alot.

Nairobi (ANTARA News) - Indonesia dan sejumlah negara mengusulkan Program Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) lebih baik diperkuat sebagai bagian dari reformasi kelembagaan badan dunia itu ke depan, kata beberapa sumber di Nairobi, Jumat.

Sumber-sumber dari delegasi Indonesia yang mengikuti sidang-sidang di Markas UNEP pada 18-22 Februari mengatakan bahwa pembahasan soal kelembagaan UNEP berjalan alot.

Sedikitnya ada dua kubu yang memiliki pandangan yang berbeda.

Kenya beserta negara-negara pendukungnya mengusulkan pembentukan Sidang Lingkungan Hidup PBB (UN Environment Assembly) untuk mengganti UNEP Governing Council/Global Ministerial Environment Forum (GC/GMEF) berdasarkan keanggotaan universal sesuai hasil Konferensi Tingkat Tinggi Rio-20 tahun lalu.

"Pemberian nama UNEP Environment Assembly akan membingungkan karena sudah ada UN General Assembly (Sidang Umum PBB)," kata Yophy Ichsan Wardana, diplomat Indonesia yang mengurusi isu-isu multilateral.

Menurut dia, para delegasi yang juga membahas soal pendanaan, penguatan kantor UNEP di tingkat regional akan merampungkan sidangnya Jumat sore (22/2) dan mereka akan menentukan apa bentuk kelembagaan UNEP setelah bernegosiasi.

UNEP Governing Council yang semula beranggotakan 58 negara bertemu untuk pertama kali di Nairobi, ibu kota Kenya, pekan ini berdasarkan keanggotaan yang diperluas.

Ratusan menteri lingkungan hidup, pakar, pengusaha dan perwakilan LSM mengikuti pertemuan itu. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Dana A. Kartakusuma, staf ahli Menteri Lingkungan Hidup Bidang Perekonomian dan Pembangunan Berkelanjutan.

Duta Besar RI untuk Kenya yang juga Wakil Tetap RI pada UNEP dan UN Habitat, Sunu M. Sumarno, telah menyampaikan pandangan-pandangan Indonesia di forum tersebut.

Penguatan UNEP di tingkat regional dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas membantu atau merespons kebutuhan negara-negara berkembang terkait isu-isu lingkungan hidup yang makin kompleks.

"Delegasi Indonesia juga tidak menghendaki pembentukan badan baru dalam UNEP yang menangani kebijakan dan ilmu pengetahuan karena sudah ada lembaga-lembaga di bawah UNEP yang menanganinya," kata Yophy.

UNEP adalah organisasi utama PBB di bidang lingkungan hidup, yang pada dasarnya melakukan pemantauan dan penelitian secara ilmiah pada tingkat global dan regional serta memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah. UNEP juga melakukan kemitraan dan dukungan kapasitas pada tingkat nasional dengan tujuan untuk mengangkat isu lingkungan dalam pembangunan.

Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turut memainkan peran penting dalam menyelesaikan isu-isu lingkungan hidup.

Pemerintah Indonesia menambah sumbangan sukarela untuk UNEP menjadi 59.000 dolar AS tahun 2012 dari sebelumnya 10.000 dolar AS.

Para delegasi juga mengutus wakil-wakil mereka untuk mengikuti sidang-sidang Komite di forum tersebut yang membahas rancangan keputusan terkait isu-isu lingkungan hidup dunia, anggaran, keanekaragaman hayati, kelautan, ekonomi hijau dan bahan-bahan kimia.
(M016)