Thailand jelaskan pertemuan dengan junta Myanmar demi perbatasannya

Kami lebih menderita dibandingkan dengan yang lain karena Thailand memiliki lebih dari 3.000 km perbatasan darat dan perbatasan laut (dengan Myanmar)

Bangkok (ANTARA) - Thailand pada Senin mengadakan pembicaraan dengan militer Myanmar adalah dalam upaya melibatkan kembali junta dalam berbagai pertemuan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) karena dialog seperti ini diperlukan demi melindungi wilayah perbatasan Thailand dengan Myanmar.

Para pemimpin junta Myanmar selama ini dikecualikan dalam berbagai pertemuan tingkat tinggi ASEAN sejak menggulingkan pemerintahan terpilih dalam kudeta Februari 2021 dan melakukan kekerasan terhadap para penentang kudeta.

Menurut undangan yang dilihat Reuters dan dibenarkan sejumlah sumber, pemerintah Thailand yang juga disokong militer, mengundang para menteri luar negeri ASEAN, termasuk menteri luar negeri yang ditunjuk oleh junta Myanmar, guna bertemu untuk membahas usulan agar ASEAN "sepenuhnya melibatkan kembali Myanmar dalam pertemuan tingkat pemimpin".

Langkah ini dikritik sejumlah kalangan karena dianggap merusak sikap bersatu ASEAN dalam menangani krisis di Myanmar.

Namun Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha menilai pembicaraan semacam ini diperlukan guna melindungi Thailand yang memiliki perbatasan panjang dengan Myanmar.

"Kami lebih menderita dibandingkan dengan yang lain karena Thailand memiliki lebih dari 3.000 km perbatasan darat dan perbatasan laut (dengan Myanmar)," kata Prayuth kepada wartawan. "Itulah alasannya pembicaraan ini diperlukan. Ini bukan soal memihak."

Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai sebelumnya mengungkapkan bahwa krisis Myanmar menyebabkan banyak pengungsi Myanmar melintasi Thailand, selain telah menghantam perdagangan.

"Kami bisa katakan Thailand adalah satu-satunya negara ASEAN yang ingin masalah ini segera berakhir," kata dia kepada radio Thai PBS.

Dia menilai negara-negara ASEAN lainnya "seharusnya berterima kasih kepada kami karena melakukan hal yang justru mendukung tujuan utama mereka".

Menteri luar negeri yang ditunjuk junta Myanmar, Than Swe, dijadwalkan mengikuti pembicaraan itu, kata dua sumber yang mengetahui pertemuan itu kepada Reuters.

Akan tetapi, sejumlah anggota ASEAN menolak hadir karena menentang pertemuan itu, sementara negara ASEAN lainnya mengirimkan pejabat bukan level atas.

Indonesia yang menjadi ketua ASEAN tahun ini, tidak akan menghadiri pembicaraan tersebut. Indonesia telah berbulan-bulan berusaha melibatkan para pemangku kepentingan penting dalam konflik Myanmar dalam upaya memulai proses perdamaian.

Berdasarkan surat yang dilihat Reuters dan dibenarkan seorang sumber, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan ASEAN "tidak mencapai konsensus dalam melibatkan kembali atau membangun pendekatan baru terhadap masalah Myanmar".

Menteri luar negeri Malaysia juga menolak menghadiri pembicaraan di Thailand itu, kata Kementerian Luar Negeri Malaysia seraya menegaskan ASEAN harus menunjukkan persatuan dalam mendukung upaya Indonesia.

Dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken di Washington pekan lalu, Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menandaskan "terlalu dini untuk melibatkan lagi junta" dalam pertemuan tingkat tinggi.

Namun demikian tak diketahui pasti apakah Singapura akan mengutus pejabatnya dalam pertemuan di Thailand itu, sedangkan Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn menyatakan akan mengutus wakilnya ke Thailand.

Sementara itu, Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia menyebut pembicaraan di Thailand tersebut "pengkhianatan terhadap rakyat Myanmar dan penghinaan terhadap persatuan ASEAN".

Pada hari yang sama, pemerintah Indonesia mengkritik pertemuan di Thailand itu.

“Kalau satu negara melakukan inisiatif ya silakan saja, itu hak negara itu. Tetapi kalau bicara dalam konteks ASEAN, kita punya aturan main yang harus diperhatikan,” kata Staf Khusus Menlu RI untuk Diplomasi Kawasan Ngurah Swajaya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Sumber: Reuters