Legislator pertanyakan laporan keuangan pt inalum

PT Inalum dinilai eksklusif terhadap masyarakat. Tidak ada keterbukaan dan sosialisasi dengan komunitas masyarakat setempat. Bahkan, kehadiran perusahaan yang memproduksi aluminium ini, terasa tak berdampak apa pun bagi kehidupan masyarakat.

Jakarta (ANTARA News) - Anggota komisi VI DPR Ida Ria Simamora, soroti laporan keuangan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dan meminta direksi perusahaan tambang itu agar tidak bersikap eksklusif terhadap masyarakat di Sumatera Utara, tempat perusahaan ini beroperasi.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP), antara Komisi VI DPR dengan direksi PT Inalum di Jakarta, Rabu, Ida membongkar bahwa selama ini PT Inalum belum pernah melaporkan audit keuangannya terutama menyangkut keuntungan yang diraih selama perusahaan ini beroperasi. Yang justru didapat adalah PT Inalum mengalami kerugian.

"Saya minta penjelasan yang konfrehensif dari direksi PT Inalum," kata anggota komisi VI DPR itu.

Tidak hanya laporan keuangan, Ida Ria juga menyoroti sikap PT Inalum yang eksklusif terhadap masyarakat di Sumatera Utara. Tidak ada keterbukaan dan sosialisasi dengan komunitas masyarakat setempat. Bahkan, kehadiran perusahaan yang memproduksi aluminium ini, terasa tak berdampak apa pun bagi kehidupan masyarakat.

Seperti diketahui kepemilikan saham PT Inalum dimiliki Jepang dan Indonesia. Dan rencananya akan diambil alih oleh Otorita Asahan, badan yang mewakili pemerintah dan bertanggung jawab atas kelancaran pengembangan proyek Asahan. Proses pengambilalihan ini tentu menyisakan banyak sekali masalah, dari laporan keuangan, kepemilikan lahan, sampai peninggalan alat-alat produksinya yang sudah termakan usia.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima (F-PDI Perjuangan) ini, meminta PT Inalum untuk lebih transparan memberi laporan. Bahkan, Komisi VI berencana akan melakukan kunjungan kerja ke Asahan untuk meninjau keberadaan PT Inalum, melihat dari dekat masyarakat setempat, dan beraudensi dengan pemerintah daerah. Selama ini, laporan PT. Inalum dinilai hanya retorika saja oleh Komisi VI.

Dan kepada Otorita Asahan juga diminta melakukan pengawasan ketat terhadap harga produk penjualan PT Inalum. "Laporan keuangan PT Inalum tidak berdampak signikan dan positif bagi masyarakat di Sumatera Utara," tegas Ida Ria.