Jelang HUT DKI, Bappeda selenggarakan Pesta Kebijakan Publik 2023

Jakarta (ANTARA) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta bersama platform komunitas Think Policy menyelenggarakan Pesta Kebijakan (Policy Fest) 2023 yang bisa diikuti publik secara gratis di Balai Kota Provinsi DKI Jakarta pada Sabtu pagi hingga petang.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap rangkaian kegiatan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-496 Jakarta itu bisa membuka peluang untuk melakukan sinergi dengan berbagai pihak eksternal dalam menciptakan situasi atau lingkungan yang positif di Ibu Kota Jakarta.

"Isu-isu yang diangkat dalam Policy Fest 2023 seperti krisis iklim, ekonomi digital dan inklusi sosial," ujar Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Sri Haryati di Balai Kota DKI Jakarta.

Isu-isu yang diangkat itu, kata dia, memiliki urgensi yang cukup tinggi untuk membantu memberikan solusi isu perkotaan.

Dalam diskusi itu, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait diajak untuk bersama-sama menerapkan cara berpikir lintas generasi untuk menjembatani penemuan solusi bagi masalah perkotaan hari ini dan besok.

Para pemangku kepentingan yang hadir terdiri atas para pemangku kebijakan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, gerakan masyarakat sipil, akademisi dan peneliti serta para pelaku industri dan para profesional muda yang mewakili berbagai komunitas.

Pemprov DKI Jakarta telah melakukan sejumlah inisiatif untuk menanggulangi permasalahan perkotaan, mulai dari pengendalian emisi untuk mengatasi krisis iklim yang berkelanjutan melalui sosialisasi penataan hukum, pengenaan koefisien denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan penerapan disinsentif parkir.

Untuk bidang ekonomi digital, Pemprov DKI Jakarta telah memperkenalkan "Jakarta Open Data" di tahun 2020. Data dari berbagai perangkat kedinasan daerah di bawah Pemprov DKI Jakarta sudah bisa diakses secara gratis untuk publik.

"Sehingga dapat dimanfaatkan secara positif oleh masyarakat untuk mengetahui peluang, risiko dan perkembangan masing-masing kegiatan, khususnya bidang ekonomi digital," katanya.

Untuk mewujudkan inklusi sosial di masyarakat, Pemprov DKI Jakarta juga terus melakukan program tahunan, seperti pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP) hingga pembangunan taman ramah disabilitas di berbagai taman kota.

"Adanya program kegiatan seperti Policy Fest 2023 sangat bermanfaat, tidak hanya untuk pemangku kebijakan, namun juga bagi masyarakat sebagai wadah komunikasi dengan pemerintah," ujar Sri.