Banjir di OKU Timur rendam persawahan warga

Palembang (ANTARA News) - Banjir yang terjadi di Kecamatan Cempaka, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan merugikan warga, karena lahan sawah dan perkebunan terendam air.

Ketua Komisi II DPRD Ogan Komering Ulu (OKU) Timur Andi Saiban Hidayat menyampaikan hal itu ketika bertemu dengan Komisi IV DPRD Sumsel di Palembang, Selasa.

Menurut dia, banjir sudah terjadi sejak satu bulan terakhir akibat adanya proyek pembangunan bendungan Sungai Randu di Kecamatan Cempaka, Kabupaten OKU Timur.

Banjir yang terjadi menggenangi kebun duku, durian dan persawahan masyarakat sehingga berdampak gagal panen, katanya.

Ia mengatakan, sudah sekitar satu bulan banjir, karena proyek APBN tersebut. Sebelum di dam, tidak pernah banjir di tiga desa kawasan kecamatan tersebut.

Selain merendam permukiman penduduk, kebun duku, kebun durian, warga desa juga tidak bisa bercocok tanam padi, ujarnya.

Proyek APBN itu baru selesai pada tahun 2012 dan memang pekerjaannya dua tahun anggaran, jelasnya.

Hal senada juga diutarakan anggota Komisi II DPRD OKU Timur, Fenus Antonius bahwa setelah air Sungai Komering meningkat maka air yang tergenang merata di pesisir jalur sungai tersebut yakni wilayah Martapura, Kurungan Nyawa, dan Kecamatan Madang I.

Sebelumnya tidak pernah banjir, tetapi setelah proyek pembangunan bendungan Sungai Randu itu selesai terjadi banjir, apalagi berbarengan dengan musim hujan dan debit air tinggi, katanya.

Ia berharap, banjir yang terjadi sekarang ini bisa segera diatasi, karena kasihan kepada masyarakat yang terkena musibah tersebut.

"Kami berharap, provinsi juga memberikan bantuan dan solusi terbaik," katanya.

Sementara Ketua Komisi IV DPRD Sumsel, Edward Jaya mengatakan, laporan mengenai itu sudah sekitar satu bulan dan pihaknya masih menunggu laporan resmi dari Komisi II DPRD OKU Timur.

Banjir yang terjadi itu dampak dari pembangunan dilakukan Balai Besar Sungai yang tidak berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi, termasuk pemerintah kabupaten setempat.

Semestinya pusat berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten sehingga tidak merugikan masyarakat, ujarnya.

Jadi, harapan tadinya mau mensejahterakan rakyat, tetapi malah menyengsarakan rakyat. Rakyat tidak bisa bercocok tanam, tidak bisa bekerja dan lainnya.

Ia berharap, pemerintah provinsi untuk segera menurunkan tim guna membantu masyarakat di kabupaten tersebut.

(KR-SUS/M033)