Masyarakat ini direpresentasikan oleh komunitas, NGO ( non governmental organization) dan kelompok-kelompok pemerhati berbagai persoalan bangsaMataram (ANTARA) - Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) Nusa Tenggara Barat mengajak masyarakat dan semua pihak di wilayah itu untuk bersama-sama memenangi hoaks di media sosial.
Kepala Dinas Kominfotik NTB, Najamuddin mengatakan masih ada persepsi masyarakat secara umum bahwa pembangunan bangsa dan daerah hanya menjadi peran pemerintah saja. Padahal semua pihak adalah subjek dan objek pembangunan.
"Tugas pemerintahan, pelayanan dan kemasyarakatan di era ini harus dilakukan secara sinergi dan kolaborasi. Termasuk memerangi hoaks, fake news, hate speech di media sosial menjadi tanggung jawab dan peran kolaborasi bersama semua elemen bangsa," ujarnya dalam kegiatan advokasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan dan masyarakat untuk penguatan deteksi dan memerangi hoaks terkait isu kesehatan di tujuh kota di Indonesia di Mataram, Kamis.
Ia menyebutkan, dalam teori ada tiga domain yang berperan agar negara dan pemerintahan dan masyarakat maju yakni pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.
"Masyarakat ini direpresentasikan oleh komunitas, NGO ( non governmental organization) dan kelompok-kelompok pemerhati berbagai persoalan bangsa," ujarnya.
Ia mengingatkan, bahwa tiga unsur ini harus berperan. Karena itu melalui kegiatan itu setidaknya telah meringankan tugas pemerintah.
"Semua unsur harus memiliki komitmen dan berkewajiban untuk mengentaskan kemiskinan, pendidikan yang masih rendah sampai dengan urusan berita bohong atau hoaks," terang Najamuddin.
Menurutnya, sosialisasi, edukasi dan penyebaran informasi masif oleh Dinas Kominfotik NTB terkait pencegahan dan penanggulangan informasi hoaks ini sudah dilakukan dan terus berkelanjutan.
Ia mencontohkan, salah satu bukti nyatanya itu sangat erat kaitannya dengan kesehatan yakni keterlibatan Dinas Kominfotik NTB dengan membuat Aplikasi Corona pada saat COVID-19 dengan melibatkan seluruh pihak yang ada.
Ia juga menyebut contoh lain seperti menyebar-nya berita hoaks di tahun 2019, di mana akan terjadi gempa besar di selatan Lombok. Tentu saja dengan berita hoaks tersebut berdampak negatif bagi pada seluruh aktivitas keseharian masyarakat bahkan melumpuhkan roda perekonomian masyarakat.
"Karena itu kami mengajak kita semua untuk tetap berjuang dan menjadi yang terdepan dalam melawan dan memerangi hoaks ini. Karena jangan sampai NTB ini rugi karena persoalan berita hoaks yang menyesatkan dan merugikan semua pihak," katanya.
Baca juga: Sebar hoaks terkait Pilpres 2024 di medsos bisa dijerat hukum
Baca juga: Pilpres 2024 dan godaan menyebar hoaks
Baca juga: Pegawai kontrak RSUD Nagan Raya ditangkap diduga sebar video hoaks
Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2023
