BPKP siap tindaklanjuti arahan Presiden guna capai Indonesia Emas 2045

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh siap menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mengawal program strategis pemerintah menggunakan pendekatan pengawasan berorientasi hasil guna mencapai Indonesia Emas 2045.

Komitmen tersebut dipegang teguh BPKP dalam menjaga akuntabilitas dan tata kelola keuangan dan pembangunan agar bermanfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.

“Sebagaimana yang telah disampaikan dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern tahun 2023, Presiden meminta pengawasan BPKP berorientasi hasil yang langsung dirasakan masyarakat,” kata pria yang akrab disapa Ateh ini dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

Ateh menyebut, ada beberapa arahan Presiden Jokowi yang memang harus segera ditindaklanjuti, di antaranya pengawasan intern agar betul-betul mengawasi program pemerintah, menggunakan pendekatan berorientasi hasil saat mengawasi, serta membuka data yang dibutuhkan dalam proses pengawasan. Namun untuk menindaklanjutinya, butuh kerja sama yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan.

Untuk itu dirinya menekankan kepada seluruh pegawai BPKP untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan Presiden Jokowi untuk dapat bersungguh-bersungguh mengawal program pemerintah agar tepat sasaran dan bermanfaat kepada masyarakat.

"Kepercayaan dan ekspektasi yang tinggi dari Presiden beserta dengan jajaran menteri tentunya harus terus kita jaga dan tingkatkan. Dibutuhkan komitmen dan tanggung jawab seluruh pegawai untuk mensukseskan apa yang telah diagendakan," ucap dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta pengawasan intern oleh BPKP dan APIP berorientasi hasil. Ia juga mengingatkan pimpinan kementerian, lembaga, BUMN/D, dan pemerintah daerah untuk membuka data serta menindaklanjuti rekomendasi pengawasan BPKP.

Hal ini karena upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 semakin menantang disebabkan situasi global dan ekonomi dunia yang tidak mendukung. Karenanya, Presiden Jokowi ingin memastikan belanja dari APBN/D dan BUMN merupakan belanja yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Saya ingin pastikan bahwa apa yang kita programkan itu sampai betul ke rakyat, sampai ke masyarakat karena kita memang lemah di sisi itu, jika tidak diawasi. Hati-hati,” ujar Jokowi dalam Rakornas Pengawasan Intern Tahun 2023, Rabu (14/6).

Maka dari itu, Presiden meminta BPKP dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mengawasi dan mencegah penyimpangan secara efektif. Dengan demikian orientasi pengawasan diharapkan bukan kepada prosedur, tetapi hasil.

Rakornas Pengawasan Intern Tahun 2023 merupakan forum strategis pemangku kepentingan pengawasan intern di Indonesia. Acara tersebut diikuti oleh sebanyak 2.718 pejabat pemerintah dan APIP secara hybrid.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2023