Sebanyak 18 pengurus PGRI provinsi minta perubahan organisasi

Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 18 pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi meminta perubahan organisasi demi menyelamatkan marwah dan martabat organisasi besar PGRI.

"Kami ingin mengembalikan marwah PGRI secara komprehensif karena PGRI saat ini sedang tidak baik-baik saja," kata Wakil Ketua PGRI Nusa Tenggara Barat (NTB) Abdul Kadir dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Abdul mengatakan beberapa permasalahan yang perlu dibenahi yaitu implementasi konstitusi PGRI, tata kelola keuangan dan aset, serta kepemimpinan.

Bahkan Abdul mengaku memiliki bukti-bukti yang menunjukkan permasalahan-permasalahan tersebut.

"Kami punya banyak bukti. Fakta-fakta yang lebih terinci dan terurai dapat dilihat pada lampiran," ujarnya.

Ia mengungkapkan sebanyak 18 pengurus telah menandatangani Surat Mosi Tidak Percaya kepada Ketua Umum Pengurus Besar PGRI.

Adapun 18 pengurus tersebut meliputi Teguh Sumarno dari Jawa Timur, Adi Dasmin dari DKI Jakarta, Sudarto dari Yogyakarta, Yusuf dari NTB, Simon Petrus Manu dari NTT, Toni Muhtadi dari Banten dan Lukman dari Jambi.

Kemudian Muh. Syafi'i dari Riau, Farida dari Kepulauan Riau, A. Rahman Siregar dari Sumatera Utara, Ilyas Efendi dari Lampung, Anwar Sanusi dari Kalimantan Timur, dan Muhamad Amin dari Maluku Utara.

Selanjutnya, Frans Lukanus L. dari Papua Selatan, Nanag Jahyari dari Kalimantan Utara, Haruna Rasyid dari Sulawesi Barat, M. Arif dari Papua Barat Daya dan Bariun dari Kota Baubau.

Abdul menjelaskan dalam mosi tersebut pihaknya meminta Ketua Umum PB PGRI mundur dan akan terus mengupayakan hal tersebut melalui jalur-jalur yang diatur organisasi.

"Setelah mosi tidak percaya disampaikan kami siap menjalankan mekanisme organisasi. Kami ingin menyelamatkan marwah organisasi. Ada forum lain, rapat pimpinan nasional yang sesuai dengan jenjang," ujarnya.*