Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengaku bahwa Sandiaga Salahuddin Uno telah berkonsultasi lebih dulu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum memutuskan bergabung ke PPP.
Ia menegaskan konsultasi itu bukan merupakan cawe-cawe dalam politik praktis. Hal ini merupakan bentuk dari politik kenegaraan Sandi ke Presiden Jokowi.
"Bahwa konteks cawe-cawe tadi kaitanya dengan koordinasinya Pak Sandiaga atau mungkin saya selaku ketua umum itu adalah tidak dalam konteks politik praktis. Tetapi bahwa apa yang dikoordinasikan atau dikomunikasikan dengan bapak Presiden adalah dalam konteks politik kenegaraan," ucap Mardiono saat konferensi pers di Kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Rabu.
Ia menegaskan konsultasi itu bukan merupakan cawe-cawe dalam politik praktis. Hal ini merupakan bentuk dari politik kenegaraan Sandi ke Presiden Jokowi.
"Bahwa konteks cawe-cawe tadi kaitanya dengan koordinasinya Pak Sandiaga atau mungkin saya selaku ketua umum itu adalah tidak dalam konteks politik praktis. Tetapi bahwa apa yang dikoordinasikan atau dikomunikasikan dengan bapak Presiden adalah dalam konteks politik kenegaraan," ucap Mardiono saat konferensi pers di Kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Rabu.
Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini menjelaskan posisi PPP berada dalam koalisi pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Meski begitu, ia merasa wajar apabila Sandi melakukan konsultasi ke Presiden Jokowi untuk menentukan arah politiknya.
"Nah yang disebut dalam hal cawe-cawe itu adalah cawe-cawe dalam tugas sebagai seorang presiden dan kepala negara. Jadi ini harus kita pisahkan ya, tetapi bukan persoalan politik praktis, karena di dalam politik praktis tentu presiden ini harus netral," tambah Mardiono.
Di sisi lain, Mardiono mengatakan dalam politik kenegaraan presiden sebagai kepala negara memiliki kewajiban untuk segala hal yang diselenggarakan oleh negeri ini, termasuk pemilu.
Ia tak memungkiri kalau seorang presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tidak ikut dalam urusan pemilu.
"Itu tidak mungkin, karena presiden adalah sebagai penanggung jawab," tandasnya.
Sementara itu, Sandiaga Uno membenarkan telah konsultasi ke Presiden Jokowi. Bahkan, Sandi mengakui telah melapor ke Presiden Jokowi telah bulat tekadnya untuk bergabung ke PPP.
Di sisi lain, Mardiono mengatakan dalam politik kenegaraan presiden sebagai kepala negara memiliki kewajiban untuk segala hal yang diselenggarakan oleh negeri ini, termasuk pemilu.
Ia tak memungkiri kalau seorang presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tidak ikut dalam urusan pemilu.
"Itu tidak mungkin, karena presiden adalah sebagai penanggung jawab," tandasnya.
Sementara itu, Sandiaga Uno membenarkan telah konsultasi ke Presiden Jokowi. Bahkan, Sandi mengakui telah melapor ke Presiden Jokowi telah bulat tekadnya untuk bergabung ke PPP.
Pernyataan itu, diakui Sandi saat menjawab pertanyaan terkait adanya konsultasi ke Presiden Jokowi sebelum memutuskan bergabung PPP.
"Ya sudah sudah mendapat, saya sudah konsultasikan, saya sudah lapor kepada Bapak Presiden, dan perjuangan saya ini kerja keras, kerja tuntas, dan kerja ikhlas," ucap Sandi.
Baca juga: Ketum PPP ungkap Sandiaga Uno dapat tugas berat
Baca juga: Sandiaga Uno fokus pada isu ekonomi usai gabung PPP
Baca juga: Ketum PPP ungkap Sandiaga Uno dapat tugas berat
Baca juga: Sandiaga Uno fokus pada isu ekonomi usai gabung PPP
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2023
