Kekerasan anak SD, Disdik diminta turun tangan

Banjarmasin (ANTARA News) - Dinas Pendidikan Kalimantan Selatan atau pun Kota Banjarmasin diminta turun tangan atas dugaan kekerasan anak sekolah dasar di ibu kota provinsi itu belum lama ini yang terekam kamera telepon seluler.

Selain itu, DPRD Kalsel atau pun Kota Banjarmasin yang membidangi pendidikan, juga segera mengecek atas peristiwa tersebut, pinta Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Kalsel Laifvan Suffi Irwani dalam keterangan persnya di Banjarmasin, Minggu.

Peristiwa kekerasan anak SD Negeri Kelayan Dalam 7 Banjarmasin kelas IV itu menghebohkan publik. Seorang murid bernama Linda dikeroyok tiga teman sekelasnya, sementara wali kelasnya yang berada dalam ruangan saat kejadian seakan membiarkan saja.

"Ini kan sangat mengkhawatirkan. Gak bisa dibiarkan lah. Harus dicek, benar apa tidak kejadiannya. Karena kalau benar, tentu merupakan hal yang sangat mencemaskan pada perkembangan mental anak-anak didik," katanya.

Menurut dia, KAMMI Kalsel, saat melihat video itu yang juga diunggal ke Internet tersebut, terkejut. Apalagi dalam video itu sempat terdengar percakapan anak dengan menggunakan bahasa Banjar.

"Oleh karenanya semakin menguatkan dugaan kejadian kekerasan dalam video itu memang di Banjarmasin. Terlepas benar atau tidaknya peristiwa itu terjadi di Banjarmasin, pihak Disdik dan DPRD harus cepat tanggap," tandasnya.

"Jangan sampai kejadian tersebut dicontoh anak-anak lainnya. Atau jangan-jangan peristiwa seperti ini sudah biasa terjadi. Seperti fenomena gunung es," lanjutnya.

Ia berpendapat, kekerasan yang dilakukan anak-anak SD tersebut, salah satu penyebabnya adalah pendidikan akhlak dan moral yang kemungkinan porsinya sangat minim di sekolah, disamping kemungkinan pengaruh lingkungan dan kurangnya perhatian orang tua.

"Kalau pelajaran akhlak dan moral dengan baik diberikan oleh guru, tentu hal seperti ini bisa diantisipasi. Kita tau semua lah, porsi pendidikan akhlak sekarang, di sekolah-sekolah umum, sangat lah minim," cetusnya.

Oleh sebab itu, sebagai salah satu organisasi pergerakan kepemudaan, KAMMI Kalsel mendesak ada penyikapan dari pemerintah daerah terhadap persoalan tersebut, serta mengecek langsung dan mengevaluasi sistem pendidikan yang sudah berjalan di banua ini.

"Anggaran pendidikan kita tidak sedikit. Makanya perlu evaluasi terhadap pendidikan kita hari ini. Selain itu, perlu dicari kebenaran, apakah kekerasan dalam video itu benar. Kalau benar, tak ada kata lain, harus disikapi," demikian Laifvan.

(ANTARA)