Hal ini terbukti bahwa hanya 32,67 persen publik yang percaya bahwa pengambil-alihan komando PD dibawah kendali SBY tidak akan mempengaruhi kinerjanya selaku presiden, sedangkan 67,33 persen publik percaya akan mempengaruhi kinerja SBY,"
Jakarta (ANTARA News) - Temuan riset opini publik terbaru dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyebutkan mayoritas publik atau 68,42 persen dari responden merasa khawatir dengan komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam menjalankan tugasnya.

Peneliti Senior LSI M Barkah Pattimahu didampingi Hanggoro DP kepada pers di Jakarta, Minggu, mengatakan, hanya 24,29 persen publik yang menyatakan tidak merasa khawatir terhadap komitmen Presiden SBY, dan sisanya 7,29 persen responden tidak menjawab.

Survei pengumpulan data LSI itu dilaksanakan 11--14 Februari 2013 dengan mengambil jumlah 1.200 responden di 33 provinsi, menggunakan metode multistage random sampling, wawancara "handset" (Quick Poll) dan tingkat kesalahan sekitar 2,9 persen.

Barkah menjelaskan, Keputusan SBY selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD) mengurusi secara langsung PD dinilai kontraproduktif oleh publik.

"Hal ini terbukti bahwa hanya 32,67 persen publik yang percaya bahwa pengambil-alihan komando PD dibawah kendali SBY tidak akan mempengaruhi kinerjanya selaku presiden, sedangkan 67,33 persen publik percaya akan mempengaruhi kinerja SBY," katanya.

Selain itu, 27,31 persen publik merasa yakin bahwa elektabilitas PD akan membaik dibawah komando langsung SBY, sedangkan 60,38 persen publik merasa tak yakin bahwa pengambialihan itu akan membantu elektabilitas PD, dan hanya 12,31 persen publik tidak menjawab.

Barkah menambahkan, berdasarkan Survei LSI pada Januari 2013 bahwa hanya 13,01 persen publik merasa yakin bahwa kondisi Indonesia akan menjadi lebih baik pada sisa pemerintahan Kabinet Indonesia Beratu (KIB) jilid II, sedangkan 66,65 persen menyatakan ragu-ragu, dan hanya 20,34 persen publik percaya kondisi akan lebih buruk lagi.

Survei LSI tersebut juga menemukan ada tiga kondisi yang diidealkan oleh publik mengenai hubungan presiden dengan partai politik, pertama yaitu 91,77 persen publik berharap presiden mendatang tidak lagi mengurusi parpol dan lebih fokus mengurusi rakyat, yang tidak setuju hanya 6,01 persen publik, dan 2,22 persen tidak menjawab.

Kedua, sebanyak 77,85 persen publik setuju bahwa presiden di masa mendatang tidak campur tangan dalam urusan internal parpol, dan hanya 16,45 persen publik yang menyatakan tidak setuju, sedang sisanya 5,70 persen publik tidak menjawab.

Ketiga, sebanyak 76,43 persen publik setuju presiden mendatang melepaskan jabatan apa pun di parpol, sedangkan 18,15 persen publik menyatakan tidak setuju, dan sisanya 5,42 persen publik tidak menjawab.(*)

Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2013