Kemenkeu: APBN-P bisa jika konsumsi BBM meningkat

Kalau harga ICP minyak pada Februari terus naik, rupiah tertekan serta konsumsi BBM semakin meningkat, kita akan pertimbangkan ke arah itu,"

Jakarta (ANTARA News) - Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Keuangan Rofyanto Kurniawan mengatakan, pengajuan APBN-Perubahan dapat dilakukan lebih awal, apabila konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi terus meningkat.

"Kalau harga ICP minyak pada Februari terus naik, rupiah tertekan serta konsumsi BBM semakin meningkat, kita akan pertimbangkan ke arah itu," ujarnya di Jakarta, Jumat.

Rofyanto menjelaskan peningkatan konsumsi BBM bersubsidi dari kuota 46 juta kiloliter, dapat menambah beban fiskal terutama dari sisi belanja subsidi BBM yang pada 2013 telah ditetapkan sebesar Rp193,8 triliun.

Untuk itu, ia mengharapkan Kementerian ESDM meningkatkan efektifitas kebijakan pengendalian agar konsumsi tidak mencapai 50 juta kiloliter, karena dampaknya dapat meningkatkan belanja subsidi BBM hingga kisaran Rp300 triliun.

"Kita akan terus berkomunikasi dengan ESDM, kira-kira upaya apa yang bisa kita tingkatkan untuk menjaga volume konsumsi BBM-nya," katanya.

Menurut dia, saat ini Kementerian Keuangan terus mengawasi berbagai indikator makro dalam APBN 2013 serta melihat pos belanja yang dapat dihemat untuk mengantisipasi kelebihan volume BBM bersubsidi.

"Kita masih monitor itu terus, dan pasti kita lihat dana cadangan yang ada dan belanja Kementerian Lembaga apa saja yang bisa diefisienkan," ujarnya.

Berdasarkan data per Desember 2012, belanja subsidi energi yang ditetapkan sebesar Rp202,4 triliun, dalam realisasinya melebihi pagu hingga mencapai Rp306,5 trilliun atau kelebihan 151,5 persen.

Dari realisasi tersebut, belanja subsidi BBM tercatat sebesar Rp211,9 triliun atau melebihi pagu Rp137,5 triliun (154,2 persen) dan subsidi listrik mencapai Rp94,6 triliun atau melebihi pagu Rp65 triliun (145,6 persen).

Volume BBM bersubsidi yang ditetapkan sebesar 40 juta kiloliter pada 2012, dalam kenyataan konsumsinya mencapai 45,2 juta kiloliter akibat kebijakan pengendalian yang kurang berhasil.

Pemerintah dalam APBN 2013 memberikan pagu belanja subsidi energi sebesar Rp274,7 triliun dengan rincian subsidi BBM Rp193,8 triliun dan subsidi listrik Rp80,9 triliun, dengan volume sebesar 46 juta kiloliter. (S034/S025)