Negara anggota ASEAN bahas harmonisasi standar di Yogyakarta

Pertemuan ini intinya membahas komitmen kita di bidang standardisasi dan kesesuaian atau proses yang gampang dipahami sebagai sertifikasi....

Yogyakarta (ANTARA) - Delegasi negara anggota ASEAN melakukan pertemuan "ASEAN Consultative Committee on Standards and Quality (ACCSQ)" ke-59 di Yogyakarta, Selasa, untuk membahas peta jalan harmonisasi standar guna menyukseskan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Pertemuan yang berlangsung hingga 16 Juni 2023 itu diikuti perwakilan badan sektoral di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian (SPK) lingkup ASEAN.

"Pertemuan ini intinya membahas komitmen kita di bidang standardisasi dan kesesuaian atau proses yang gampang dipahami sebagai sertifikasi. Di ASEAN kita bersepakat untuk mengharmonisasikan itu," kata Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Kukuh S. Achmad seusai membuka pertemuan itu.

Harmonisasi standar, kata dia, sangat dibutuhkan untuk menciptakan keselarasan dalam menjamin kualitas produk, terutama bagi negara berkembang agar dapat bersaing secara global.

Dengan upaya itu, ia meyakini semakin mempermudah proses perdagangan barang dan jasa antarnegara ASEAN.

Selain itu, lanjut Kukuh, keselarasan standar dan saling keberterimaan hasil uji laboratorium terhadap standar tersebut juga dapat menjamin hadirnya produk yang lebih kompetitif untuk mendukung kemakmuran ASEAN yang merata.

"Kita tidak bercita-cita mempunyai satu standar yang sama, tapi bagaimana standar di seluruh negara ASEAN diharmonisasikan agar selaras. Itu intinya," kata dia.

Kukuh mengatakan BSN sebagai lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) bertanggung jawab mengoordinasikan SPK untuk mendukung ASEAN sebagai pusat pertumbuhan atau "ASEAN Matters: Epicentrum of Growth" yang menjadi tema keketuaan Indonesia di ASEAN tahun ini.

Menurut dia, ACCSQ mencatat banyak inisiatif yang telah disepakati di ASEAN, khususnya dalam bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian, seperti perjanjian keberterimaan produk di kawasan untuk beragam produk, mulai dari elektronika hingga kosmetik dan akan menyusul alat kesehatan serta produk otomotif.

Namun demikian, ia mengakui masih banyak tindak lanjut yang harus direalisasikan, salah satunya terkait rencana aksi "Joint Sectoral Committee for Electronic and Electrical Equipment (JSC EEE)" untuk memetakan perdagangan regional bidang EEE yang telah memanfaatkan laporan hasil uji laboratorium dan/atau sertifikat dari Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang telah terdaftar di ASEAN.

Kukuh menuturkan negara anggota ASEAN perlu mengantisipasi ancaman resesi ekonomi akibat situasi geopolitik yang memanas akibat perang Rusia dan Ukraina, perang dagang Tiongkok dan Amerika Serikat, termasuk isu energi berkelanjutan, transformasi digital, dan arsitektur kesehatan.

"Peran ASEAN terhadap isu-isu tersebut tentunya akan sulit apabila negara-negara ASEAN saling memproteksi perdagangan mereka dan tidak mengedepankan sistem perdagangan yang saling menguntungkan," ujar Kukuh.

Ia mengatakan BSN mendapat mandat untuk menyusun Roadmap of ASEAN Harmonised Standard to Support Sustainable Development Goals (SDGs) Implementation, yang merupakan salah satu dari 16 Priority Economic Deliverables (PED) Indonesia yang ingin dicapai dalam Keketuaannya di ASEAN tahun ini.

"BSN berkomitmen menyelesaikan PED Indonesia tersebut yang diharapkan dalam penerapannya nanti dapat mendukung peningkatan produktivitas perdagangan di kawasan ASEAN melalui efisiensi biaya produksi dengan turut melestarikan sumber daya berkelanjutan dan perlindungan lingkungan," kata dia.