BKKBN: Pemutakhian PK dan TPK cegah kematian ibu di Sulbar meningkat

Sulbar menempati urutan ketujuh secara nasional sebagai provinsi dengan jumlah remaja menikah di usia muda

Jakarta (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengatakan bahwa pemutakhiran Pendataan Keluarga (PK) dan hadirnya Tim Pendamping Keluarga (TPK) menjadi intervensi untuk mencegah terjadinya angka kematian ibu (AKI) di Sulawesi Barat (Sulbar) meningkat.

"Bila secara medis kondisi kesehatan belum memungkinkan untuk hamil, seperti anemia masih tinggi, lingkar lengan atas kurang dari 23 sentimeter, dan kondisi kesehatan lainnya. Maka jangan dulu hamil, perbaiki dulu kondisi kesehatan agar tidak melahirkan bayi stunting,” kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Ketika menerima kunjungan Pj. Gubernur Sulawesi Barat Zudan Arif Fakrulloh di Jakarta, Senin (12/6) pagi, ia mengatakan bahwa Sulbar menempati urutan ketujuh secara nasional sebagai provinsi dengan jumlah remaja menikah di usia muda.

Padahal, perkawinan anak menjadi salah satu faktor risiko anak terkena stunting. Merujuk pada data milik Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini, prevalensi stunting di sana menempati urutan keempat nasional dengan angka kematian bayi mencapai 29 per 1.000 kelahiran hidup dan angka kematian ibu hamil dan melahirkan mencapai 274 per 100.000 kelahiran hidup.

Agar program percepatan penurunan stunting berjalan efektif, kata dia, BKKBN telah membangun kemitraan dengan banyak pihak dan memanfaatkan data Pendataan Keluarga (PK) sebagai salah satu basis intervensi.

Melalui data PK akan diketahui secara pasti ke mana intervensi harus dilakukan sehingga tepat sasaran, karena berbasis by name by address. Merujuk data ini jugalah diketahui dari 471 calon pengantin di sana, delapan orang berada pada kondisi anemia berat, 88 anemia sedang dan 261 orang menderita anemia ringan.

Selain itu sebanyak 2.800 orang TPK sudah diterjunkan di Sulawesi Barat, yang tugasnya tidak hanya mendampingi keluarga stunting, tapi mendukung kegiatan mitra BKKBN yang tengah melakukan intervensi.

“TPK sangat dibutuhkan, karena setidaknya ada 27.500 kehamilan terjadi setiap tahun di Sulawesi Barat, di mana di periode itu terdapat 15.000 pernikahan. Sebanyak 80 persen dari mereka yang menikah hamil di tahun pertama,” katanya.

Ia menambahkan bersama BKKBN, personel TPK yang terdiri dari bidan, kader KB dan kader PKK akan menyosialisasikan syarat melahirkan bayi yang sehat kepada keluarga. Misalnya ibu yang akan hamil harus memiliki indeks masa tubuh yang ideal.

"Mereka jangan terlalu kurus, lingkar lengan atas jangan kurang dari 23 sentimeter, hemoglobinnya tidak rendah. Di Sulawesi Barat itu 14 persen calon ibu dalam kondisi terlalu kurus, jadi ini penting. Saya sarankan untuk tunda dulu kehamilannya dan kita tingkatkan dulu indeksnya,” demikian Hasto Wardoyo.

Baca juga: Pj Gubernur Sulbar berharap penggantinya bisa tekan stunting

Baca juga: BKKBN optimis Sulbar mampu capai target prevalensi stunting 14 persen

Baca juga: Kemenag Sulbar libatkan tokoh agama untuk turunkan angka stunting

Baca juga: Sulbar terapkan program keluarga asuh pada aksi penanganan stunting