Wapres: Pemilu 2024 jadi proses lahir pemimpin transformatif

Tashkent (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan Pemilu 2024 harus diletakkan sebagai proses lahirnya pemimpin-pemimpin transformatif.

Demikian disampaikan Wapres Ma'ruf Amin saat menjadi pembicara kunci dalam acara Dialog Kebangsaan Indonesia bersama diaspora asal Indonesia, di sela kunjungan kerja, di Tashkent, Uzbekistan, Selasa.

"Proses Pemilu dan Pilkada tahun 2024, harus diletakkan sebagai proses lahirnya pemimpin-pemimpin transformatif yang akan mengelola proses pembuatan kebijakan negara, baik di level nasional maupun daerah," kata Wapres di Tashkent, Uzbekistan, Selasa.

Wapres menyampaikan tahun 2045 Indonesia akan berusia 100 tahun, dengan visi Indonesia Emas, yang berdaulat, maju, adil, dan makmur.

Ia menekankan visi Indonesia Emas hanya akan terwujud, salah satunya, apabila Indonesia memiliki pemimpin yang transformatif, yakni pemimpin yang terus melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

"Pemimpin transformatif, bukan hanya pemimpin yang baik, tetapi juga terus melakukan perbaikan. Bukan hanya pemimpin yang saleh tetapi juga muslih, atau yang melakukan perbaikan-perbaikan, demi tercapainya transformasi yang berkesinambungan," ujar Wapres.

Selain itu pemimpin transformatif menurutnya, harus mampu menjaga komitmen kebangsaan yang diamanatkan para pendiri bangsa, yakni NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Wapres mengatakan masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikelola dan diselesaikan.

Selain mengelola transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, para pemimpin kelak diharapkan mampu membawa Indonesia menuju visi Indonesia-sentris.

Wapres menyampaikan berbagai langkah re-distribusi pembangunan diupayakan guna mempercepat pemerataan kesejahteraan daerah di luar Jawa.

"Kita desain agar daerah-daerah tumbuh dan berkembang sesuai potensi sumber daya alam yang dimiliki," katanya.

Dia menegaskan daerah yang maju adalah fondasi bagi ekonomi nasional yang lebih inklusif dan merata. Tidak hanya dari sisi keadilan ekonomi, tetapi Indonesia-sentris juga meneguhkan Indonesia yang majemuk, baik suku, agama, ras, identitas sosial, maupun budaya.

"Saya selalu menyampaikan, Indonesia adalah negara 'Darul Mitsaq' atau negara kesepakatan. Masyarakat Indonesia yang majemuk ini memiliki kesadaran kolektif untuk mendirikan negara Indonesia," ujarnya.

Dalam konteks itu, kata dia, prinsip toleransi, anti-kekerasan, komitmen kebangsaan, serta akomodatif terhadap budaya lokal dan perkembangan zaman, merupakan praktik yang harus senantiasa dirawat bersama.