BKF ajukan pagu indikatif Rp73,92 miliar untuk tahun anggaran 2024

Jakarta (ANTARA) - Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan mengajukan pagu indikatif sebesar Rp73,92 miliar untuk tahun anggaran (TA) 2024.

“Pagu indikatif kami untuk 2024 total Rp73,92 miliar,” kata Kepala BKF Febrio Kacaribu saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI yang dipantau secara virtual di Jakarta, Senin.

Febrio mengatakan seluruh sumber dana pagu indikatif BKF berasal dari rupiah murni.

Adapun alokasi berdasarkan program terbagi menjadi dua, yaitu program kebijakan fiskal sebesar Rp28,23 miliar dan program dukungan manajemen senilai Rp46,69 miliar.

Dari segi jenis belanja, anggaran pagu indikatif BKF dialokasikan kepada belanja pegawai sebesar Rp5,20 miliar, belanja barang Rp54,91 miliar, dan belanja modal Rp13,81 miliar.

Di sisi lain, BKF juga mengusulkan sejumlah kegiatan strategis untuk tahun anggaran 2024. Usulan kegiatan tersebut terbagi menjadi dua, yaitu kegiatan program prioritas nasional dan proyek unggulan.

Alokasi dana untuk program prioritas unggulan yaitu sebesar Rp4,35 miliar.

Usulan kegiatan program prioritas nasional di antaranya adalah analisis evaluasi dampak insentif pajak atas fasilitas umum dan jaminan sosial terhadap perekonomian nasional serta penyusunan peraturan terkait ketentuan pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Kemudian, rekomendasi kebijakan implementasi program kerja sama transisi energi global serta rekomendasi kebijakan terkait penguatan kemanfaatan pooling fund bencana.

Sementara alokasi untuk proyek unggulan yaitu sebesar Rp1,7 miliar. Usulan kegiatan mencakup analisis peningkatan efektivitas belanja pegawai dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi serta kajian penguatan linkage antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan industri besar dalam upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Diketahui, pagu indikatif yang diusulkan oleh Kementerian Keuangan secara menyeluruh adalah sebesar Rp48,35 triliun. Pagu indikatif tersebut dialokasikan kepada program kebijakan fiskal sebesar Rp40,23 miliar dan program penerimaan negara Rp2,48 triliun.

Kemudian, untuk program belanja negara sebesar Rp28,74 triliun; program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko (PKNR) Rp310,82 miliar; serta program dukungan manajemen Rp45,49 triliun.

Baca juga: Kemenkeu perkirakan defisit APBN 2023 lebih rendah dari target
Baca juga: Kemenkeu sebut penerimaan negara dari ekspor laut terbilang kecil
Baca juga: Kemenkeu yakin investasi Indonesia aman meski ada Pemilu 2024