Suharso: 10 sasaran di RPJMN harus jadi prioritas

Kita harus berikan perhatian dan itu bukan hanya pekerjaan rumah-nya nasional, dan pemerintah pusat tok, tapi sama sama

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan sebanyak 10 sasaran di RPJMN 2020-2024 yang pencapaiannya berpotensi terkendala pada 2024, harus menjadi perhatian dan prioritas kerja sama pemerintah pusat dan daerah.

“Bukan tak tercapai. Kita harus berikan perhatian dan itu bukan hanya pekerjaan rumah-nya nasional, dan pemerintah pusat tok, tapi sama sama,” kata Suharso di lingkungan Istana Negara, Jakarta, Senin.

Dalam kesempatan ini, Suharso menjelaskan mengenai pernyataannya di RDP Komisi XI DPR, Senin (5/6), mengenai 10 sasaran pembangunan di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang berisiko sulit tercapai.

Suharso mengatakan pemaparan mengenai 10 sasaran RPJMN tersebut menunjukkan bahwa terdapat sejumlah sasaran yang harus menjadi prioritas pemerintah pusat dan daerah dalam sisa tahun pemerintahan periode 2019-2024. Dengan begitu, dia mengharapkan pemerintah pusat dan daerah dapat menyesuaikan kebijakan anggaran dan kebijakan prioritas agar 10 sasaran RPJMN tersebut dapat tercapai.

“Kalau mau alokasikan anggaran harap dipertimbangkan, apa-apa saja yang perlu,” kata dia.

Adapun 10 indikator RPJMN 2024, yang dijelaskan Suharso, berisiko tidak tercapai dalam rapat di Komisi XI DPR, yakni sasaran terkait imunisasi dasar lengkap, tingkat kekurangan gizi kronis (stunting), penurunan berat badan pada balita, penurunan tingkat tuberkulosis, eliminasi malaria, eliminasi kusta, pengurangan jumlah perokok anak-anak, penurunan tingkat obesitas, peningkatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), dan peningkatan puskesmas.

Suharso menjelaskan sasaran dalam RPJMN 2024 bukan hanya acuan pemerintah pusat, namun juga pemerintah daerah. Karena itu, rencana pembangunan pemerintah daerah (pemda) harus sinkron dengan rencana pemerintah pusat.

“Berulang kali Presiden berikan contoh, (daerah) minta dibangunkan pelabuhan misalnya, tapi jalannya tidak bida dibuat oleh daerah. Kemudian stunting misalnya, dianggap target nasional jadi tanggung jawab nasional saja, padahal itu yg kerjakan juga harus daerah juga,” kata Suharso.

Pemerintah pusat, kata Suharso, sudah melakukan banyak intervensi untuk mencapai sasaran dalam RPJMN. Dia mengharapkan pemerintah daerah dapat memberikan kontribusi untuk melengkapi upaya pemerintah pusat agar sasaran RPJMN tercapai.

“(Ada soal) kemiskinan ekstrim, begitu juga terhadap imunisasi dasar lengkap, ada daerah yang tidak ngotot gitu. Sekali lagi RPJMN ini nasional,” ujar dia.

Baca juga: Mahfud minta Bappenas tambahkan isu perbatasan di RPJMN 2024-2029
Baca juga: Suharso Monoarfa harap sasaran RPJMN 2020-2024 tercapai 80-90 persen