hendaknya pemerintah dapat membantu dan memfasilitasi bagi unit-unit pengelola hutan rakyat skala kecil yang belum dalam skala industri.Bogor (ANTARA News) - Wakil Bupati Jepara, Jawa Tengah Dr Subroto menyatakan skema sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) yang bersifat wajib (mandatory) hendaknya tidak dijadikan proyek.
"Apalagi jika mesti diterapkan pada hutan rakyat yang dikelola masyarakat, hendaknya malah ada fasilitasi terhadap SVLK ini," katanya di Bogor, Jawa Barat, Kamis.
Disela-sela simposium nasional bertema "Value Chains of Furniture, Other Forest Products and Ecosystem Services" yang diselenggarakan Pusat Penelitian Kehutanan Antarbangsa.
Center for International Forestry Research (CIFOR) dan IPB, ia menjelaskan bahwa pada intinya pemerintah daerah mendukung kebijakan SVLK itu.
Hanya saja, kata dia, hendaknya pemerintah dapat membantu dan memfasilitasi bagi unit-unit pengelola hutan rakyat skala kecil yang belum dalam skala industri.
Sementara itu, dalam sesi diskusi dengan wartawan yang dipandu Dr Herry Purnomo, peneliti utama dan pimpinan proyek Furniture Value Chains (FVC) CIFOR, dihadirkan sejumlah narasumber.
Narasumber itu, selain Wabup Jepara Subroto, adalah Ketua Departemen Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan (Fahutan) IPB Dr Didik Suharjito, peneliti senior CIFOR Dr Pablo Pacheco, Ketua Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (ASMINDO) Jepara Akhmad Fauzi dan Agus P Djailani dari Multistakeholder Forestry Program (MFP).
(ANT)
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2013
