"Hal itu terkait dengan mutu layanan. Saya tidak yakin bila biaya yng rendah masih bisa mendapatkan mutu yang bagus," kata Zaenal Abidin di Jakarta, Kamis.
Zaenal mengatakan layanan kesehatan tidak bisa dibandingkan dengan pembelian nasi bungkus. Pembelian nasi bungkus, kata dia, bila uangnya kurang masih bisa membeli setengah.
Namun, menurut dia layanan kesehatan tidak bisa setengah-setengah. Apalagi bila berkaitan dengan obat-obatan antibiotik yang harus sesuai dengan dosis yang sudah ditentukan.
"Risiko terlalu besar. Pasien tentu tidak ingin mendapatkan layanan kesehatan yang setengah-setengah atau hanya menghasilkan setengah sembuh saja," tuturnya.
Karena itu, dia khawatir bila premi bagi PB IDI yang dibantu pemerintah terlalu rendah, pelayanan kesehatan melalui jaminan sosial tidak akan maksimal. Akibatnya, layanan kesehatan tidak merata bagi seluruh rakyat.
"Kalau untuk orang miskin saja pemerintah tidak bisa memenuhi iuran sesuai dengan biaya, bagaimana pelayanan kesehatan bisa merata untuk seluruh rakyat Indonesia?" ujarnya.
Ketua Umum PB IDI memberikan sambutannya pada pembukaan diskusi bulanan PB IDI bertema "Mempertanyakan Lagi Komitmen Negara akan Pelayanan Kesehatan Bagi Rakyat".
Pembicara pada diskusi itu adalah Kabid Pengembangan Sistem Pelayanan Kedokteran Terpadu dengan Sistem Rujukan PB IDI dr Gatot Soetono, Anggota Komisi IX DPR Poempida Hidayatulloh dan Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo.
(D018)
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2013
