Anggota DPR sambut baik mekanisme bilateral RI-Malaysia soal PMI

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani menyambut baik kesepakatan antara Indonesia dan Malaysia mengenai mekanisme khusus bilateral untuk menyelesaikan masalah pekerja migran Indonesia (PMI) sebagai hasil dari lawatan Presiden Joko Widodo ke Malaysia pada Kamis (8/6).

"Tentu kami juga ingin mendengar langkah konkret dari mekanisme bilateral tersebut seperti apa, sehingga lebih implementatif," kata Christina dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Dia juga mengapresiasi sikap Jokowi yang secara khusus menyinggung persoalan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di depo-depo imigrasi dengan harapan agar mereka segera dipulangkan.

Sebagai catatan, lanjut Christina, ada sekitar 4.800 WNI di depo-depo wilayah Semenanjung Malaya, di mana sebagian di antaranya masuk kelompok rentan, telah selesai masa hukumannya, sehingga sudah saatnya dipulangkan.

"Bagi kami. pembicaraan langsung Presiden Jokowi dengan PM Malaysia tentu bisa mempercepat proses pemulangan mereka. Kami sangat berharap ada tindak lanjut segera menyangkut hal ini," jelasnya.

Christina juga mendukung terwujudnya pembangunan pusat belajar komunitas (CLC) di Semenanjung Malaya untuk memenuhi hak pendidikan anak-anak PMI.

Berdasarkan temuan selama berkunjung di Malaysia, lanjutnya, masih banyak kelompok anak buta huruf dan anak usia sekolah yang belum dapat mengakses pendidikan.

"Ini jadi soal amat serius yang perlu segera dicarikan jalan keluarnya, di mana hadirnya CLC bisa sangat membantu," ucapnya.

Selain itu, Christina menyebut masih menunggu mekanisme optimalisasi sistem satu kanal untuk perekrutan dan penempatan PMI.

"Kami masih menunggu berjalannya mekanisme ini berjalan sesuai konsepsi awalnya, yang salah satunya menyepakati pengelolaan sistem oleh perwakilan Indonesia di Malaysia dan Departemen Imigrasi Malaysia," tuturnya.

Terakhir, dia berharap adanya kedekatan emosional antara Jokowi dan Anwar Ibrahim dapat menjadi momentum yang baik untuk bisa memastikan semua komitmen ini berjalan optimal.

"Mumpung juga Presiden Jokowi masih menjabat dan PM Anwar Ibrahim jadi PM Malaysia hal-hal ini bisa diselesaikan sebelum masa jabatan berakhir," ujar Christina.