AS diminta berhenti bantu Afghanistan

Kita saat ini mempunyai kesempatan untuk menekan tombol jeda

Washington (ANTARA News) - Pemerintah Amerika Serikat (AS) harus mempertimbangkan ulang rencana untuk terus memberikan bantuan kepada Afghanistan karena negara di kawasan Asia Selatan tersebut dikenal sangat koruptif.

Selain itu, penarikan pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan dapat membuat pembelanjaan dana bantuan tidak bisa diawasi, kata pengawas khusus untuk rekonstruksi Afghanistan John Sopko.

Sopko mengatakan, sebanyak 20 milyar dolar AS bantuan untuk Afghanistan telah dicairkan namun sampai saat ini belum dibelanjakan. Jumlah tersebut juga akan meningkat jika usulan tambahan bantuan sebanyak 10 milyar dolar AS disetujui oleh Kongres.

Menurut Sopko, penarikan pasukan Amerika Serikat juga dapat membuat proyek-proyek bantuan di Afghanistan berada dalam posisi yang tidak aman karena akan berada di luar jangkauan pengawasan auditor.

"Kita saat ini mempunyai kesempatan untuk menekan tombol jeda," saat pasukan Amerika Serikat ditarik, kata Sopko kepada subkomite House Oversight and Government Reform dari Kongres.

Pernyataan Sopko tersebut muncul di tengah kritik terhadap pengeluaran Amerika Serikat untuk Afghanistan.

Ketua subkomite yang berasal dari Partai Republik Jason Chaffetz mengatakan bahwa sangat tidak pantas bagi Washinton untuk mengirim uang hasil pajak warga Amerika Serikat kepada "pemerintah paling korup di muka bumi", terutama pada masa kesulitan fiskal di dalam negeri.

Afghanistan adalah salah satu negara yang secara rutin menempati peringkat tinggi dalam indeks pemerintah paling korup. Audit dari pengawas umum memang menunjukkan banyaknya kelemahan dalam laporan keuangan bantuan rekonstruksi untuk Afghanistan dari Amerika Serikat.

Sampai saat ini, jumlah total bantuan selama satu dekade perang telah hampir mencapai 100 milyar dolar AS. Sebagian besar dari bantuan tersebut digunakan untukk melatih angkatan bersenjata lokal.

Di sisi lain, Chaffetz dan anggota panel lain dari Partai Demokrat, John Tierney, telah mengusulkan rencangan undang-undang yang melarang Amerika Serikat membeli bahan bakar untuk pasukan Afghanistan tanpa perhitungan akuntansi yang ketat.

Audit dari kantor Sopko menunjukkan bahwa lebih dari satu milyar dolar AS dari total 201 milyar dolar AS bahan bakar yang dibeli Washington untuk Afghanistan dilaporkan hilang. Hal itu meningkatkan resiko hilangnya atau dicurinya uang bantuan.
(G005)